Waspada
Waspada » F-HPP DPRD Medan Tolak LPj APBD TA 2019
Medan

F-HPP DPRD Medan Tolak LPj APBD TA 2019

RAPAT paripurna DPRD tentang LPj Wali Kota Medan TA 2019, Selasa (14/7). Fraksi Gabungan Hanura, PSI dan PPP atau F-HPP DPRD Medan tegas menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD TA 2019 karena menilai banyaknya “rapor merah” Pemko Medan dalam pelaksanaannya. Waspada/Yuni Naibaho
RAPAT paripurna DPRD tentang LPj Wali Kota Medan TA 2019, Selasa (14/7). Fraksi Gabungan Hanura, PSI dan PPP atau F-HPP DPRD Medan tegas menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD TA 2019 karena menilai banyaknya “rapor merah” Pemko Medan dalam pelaksanaannya. Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Fraksi Gabungan Hanura, PSI dan PPP atau F-HPP DPRD Medan dengan tegas tolak Laporan Pertanggungjawaban atau LPj APBD TA 2019.

F-HPP DPRD Medan tolak LPj APBD TA 2019, karena menilai banyaknya “rapor merah” Pemko Medan dalam pelaksanaannya.

Hal itu ditegaskan Ketua F-HPP Erwin Siahaan sebagai juru bicara dalam Paripurna DPRD tentang LPj Wali Kota Medan TA 2019, Selasa (14/7).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Hasyim SE didampingi Ihwan Ritonga SE MM, Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah dan dihadiri Plt Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution.

Disebutkannya, penyampaian LPj APBD TA 2019 memiliki arti yang sangat penting dan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif.

Ada beberapa catatan penting yang dibuat F-HPP untuk Pemko seperti harus adanya perubahan pola pikir para abdi negara yang diberi amanah oleh rakyat.

Artinya dalam melaksanakan Tupoksi, harus diawali dari pola pikir yang baik yakni niat mengabdi pada negara dan masyarakat.

Estetika dan Kebersihan Kota sangat rendah. Hal itu dilihat dari penyematan predikat Medan sebagai kota yang jorok alias tidak bersih.

Hal itu seharusnya menjadi cambuk pendorong bagi aparatur pemerintah kota untuk melakukan kerja cepat dan tepat membenahi, menata dan memperbaiki menjadi lebih bersih.

Namun faktanya, Kota Medan adalah kota yang memiliki taman yang tidak terurus, bunga dan tanamannya seperti ‘hidup segan mati tak mau,’ pengelolaan sampah yang masih jauh dari kata modern dan high technology (teknologi tinggi).

Fakta ini menunjukkan betapa kinerja aparatur yang menanganinya masih di bawah standar dan harapan masyarakat.

Dilanjutkannya, tahun 2019 Pemko melalui Dinas Perhubungan telah memasang Area Traffic Control System (ATCS) dengan menempatkan 160 unit kamera di 86 titik persimpangan jalan raya, yang bertujuan untuk mengendalikan arus lalu lintas.

Namun sayangnya, manfaat ATCS belum dirasakan masyarakat.

“Faktanya kemacetan masih menjadi menu utama jalan raya Kota Medan. Ditambah lagi sarana lampu lalu lintas banyak yang tidak berfungsi dengan baik,” katanya.

Rapor merah yang kembali menjadi sorotan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggara (Silpa) pada APBD TA 2019 mencapai Rp.506.651.260.365,37.

Wajar Tanpa Pengeculaian

Kondisi ini membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi penilaian atas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk rencana pembangunan Islamic Center yang sejak 15 tahun lalu diprogramkan sampai sekarang boleh dikatakan progresnya sangat lambat.

Buktinya, sampai saat ini yang sudah terealisasi hanya pengadaan tanah seluas 20 hektar dari dari rencana awal 40 hektar.

Ditambah sudah dibangunannya akses jalan masuk ke areal tanah Islamic Center. Artinya selama 15 tahun lebih, hanya itu yang mampu dilakukan Pemko dan ini menjadi petunjuk ketidakmampuan dan buruknya kinerja aparatur yang bertugas.

Di bidang infrastruktur, Kota Medan masuk kategori memprihatinkan, karena banyak ruas jalan yang rusak, drainese yang tidak berfungsi dengan baik. Medan sering banjir.

Sudah sepatutnya secepatnya dilakukan evaluasi untuk membuat perubahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, pungkasnya.

Sementara Pimpinan DPRD Kota Medan bersama Plt Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution menandatangi persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

Plt Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution mengatakan, berbagai catatan strategis dalam pembahasan LPj APDB pelaksanaan 2019 mendorong kinerja pemerintah daerah lebih baik di masa akan datang.

Kemudian kemitraan Pemko dan DPRD Medan harus terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ini dimaksudkan agar meningkatkan kemampuan manajerial untuk mewujudkan pemerintah yang semakin transparan, partisipasif, dan akuntabel.

Khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, saya ingatkan untuk tetap memiliki integritas dan dedikasi total sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dengan mewujudkannya dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan pelayanan umum yang semakin prima kepada masyarakat,” tuturnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2