F-Demokrat: Ranperda Retribusi Daerah Solusi Tingkatkan APBD Sumut

F-Demokrat: Ranperda Retribusi Daerah Solusi Tingkatkan APBD Sumut

  • Bagikan
WAKIL Sekretaris Fraksi Demokrat, H Santoso SH, MH. Fraksi Demokrat berharap Ranperda Retribusi Daerah jadi solusi tingkatkan APBD Sumut. Waspada/Ist
WAKIL Sekretaris Fraksi Demokrat, H Santoso SH, MH. Fraksi Demokrat berharap Ranperda Retribusi Daerah jadi solusi tingkatkan APBD Sumut. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Fraksi DPRD Sumut berharap, setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang retribusi daerah diharapkan jadi solusi meningkatkan APBD Sumut.

“Ranperda Retribusi daerah diharapkan juga jadi pioner untuk mampu meningatkan efisiensi kerja,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat, H Santoso SH, MH (foto) di Medan, Rabu (1/9).

Anggota dewan Dapil V yang meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai menyampaikan pandangan itu pada rapat paripurna dewan masa persidangan III tahun sidang II 2020-2021 dalam rangka pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Sumut No 6/2013 tentang retribusi daerah, di ruang dewan, Rabu (1/9).

Hadir dalam paripurna itu, Gubsu diwakili Wagubsu, H Musa Rajekhshah, Plt Sekda Afifi Lubis, Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa, Rahmansyah Sibarani, dan Irham Buana Nasution, dan sejumlah OPD.

Menurut Santoso, Fraksi Demokrat mengingatkan kembali bahwa saat ini kita dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks di samping badai pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya.

“Ini harus kita persiapkan ketersediaan pembangunan untuk mereka yang mana infrastruktur yang kita miliki masih belum seimbang dengan lajunya jumlah penduduk yang ada, sehingga beban pembangunan yang diharapkan dapat di-cover oleh pendapatan daerah harus betul-betul menjadi solusi menyelesaikan beban tersebut, yakni salah satunya dari sumber retribusi daerah,” kata Santoso.

Karenanya, Perda daerah ini diharapkan jadi pegangan dan kepastian hukum dalam rangka harmonisasi semua peraturan daerah yang ada di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dalam mengatur lembaga yang akan menjalankan pemunugutan retribusi di setiap daerah.

“Dalam merancang peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Sumut No 6 tentang retribusi daerah harus benar-benar mempedomani perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak berbenturan dengan atruran yang sudah ada,” pungkas Santoso. (cpb)

  • Bagikan