MEDAN (Waspada): Direktur Dit Lantas Polda Sumut Kombes Pol. Indra Darmawan Irianto mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah daerah Kota Medan meningkatkan pendapatan asli daerah serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.
Ia mengatakan, dengan diberlakukannya penegakan hukum melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional di kota Medan, diharapkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dan kesadaran tertib berlalu lintas akan tinggi.
“Kami siap memberlakukan dan mengoperasionalkan ETLE statis dan ETLE mobile di Kota Medan serta menyambut baik inisiasi Wali Kota Medan Bobby Nasution yang siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan Dit Lantas Poldasu mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya, Senin (27/6).
Indra menyebutkan, untuk mewujudkan tertib pajak dan tertib berlalu lintas di Kota Medan, Wali Kota Bobby Nasution siap mendukung dan membantu terlaksananya penerapan tilang elektronik atau ETLE nasional di wilayahnya.
Tahap awal partisipasi yang diberikan adalah membantu 10 kamera ETLE untuk dioperasikan di titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas dan rawan kejahatan. Selain itu, sistem ETLE akan digunakan dan dimanfaatkan untuk menertibkan parkir liar dengan mengelaborasi dan memadukan ETLE – E-Parking.
Menurut Indra, ide Wali Kota perlu didukung penuh karena penertiban parkir liar akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD dan terjaganya keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran berlalu lintas atau Kamseltibcarlantas.
Menurutnya, dampak parkir di badan jalan akan menimbulkan terjadinya penyempitan ruang jalan lalu lintas, berdampak pada pengurangan kecepatan laju kendaraan dan mengakibatkan kemacetan, sehingga merugikan banyak pengguna jalan. Selain itu, parkir liar atau parkir sembarangan berakibat membahayakan keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan.
Sementara, dampak positif penertiban parkir liar akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Ini salah satu unsur penting dimana PAD merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah menjalankan sistem ekonomi pemerintahan secara terdesentralisasi. Apalagi saat ini PAD di berbagai wilayah di Indonesia menurun akibat pandemi Covid-19,” sebutnya.
Dikatakan, upaya ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD sepenuhnya tergantung sejauhmana kreatifitas daerah memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. “Dan kami siap membantu berkolaborasi dengan sistem ETLE,” ujarnya.
Sebelumnya, guna menunjang diterapkannya ETLE Mobile di Medan telah dilakukan pelatihan bagi personel Dit Lantas Poldasu. Pelatihan diprakarsai tim Subdit Dakgar Dit Gakkum Korlantas Polri itu diperlukan agar anggota Lantas memahami dasar hukum penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE Mobile, serta memahami tata cara penggunaan ETLE Mobile menggunakan handphone.
Dengan beroperasinya ETLE Mobile ini, Dit Lantas Poldasu siap melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya di wilayah operasional Kota Medan guna mendukung secara khusus kegiatan E-Parking dan ketertiban Kota Medan pada umumnya.
Dir Gaktib Korlantas Polri Brigjen Pol. Aan Suhanan didampingi Kasubdit Dakgar Dit Gakkum Korlantas Polri Kombes Pol. I Made Agus Prasatya, kemarin berharap dengan penerapan ETLE, baik statis, portabel maupun mobile, jajaran Dit Lantas Polda di seluruh Indonesia juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengadaan peralatan yang dibutuhkan.
“Ini penting mengingat dengan adanya ETLE, pemerintah daerah juga akan mendapatkan dampak positif, berupa pengoptimalan potensi penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor,” jelasnya. (m10)
