MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menyebutkan, meski belum disampaikan secara resmi laporan anggaran, pihaknya telah mendengar laporan bahwa enam anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengalami pemotongan sebesar 30 persen.
“Enam OPD yang seluruhnya mitra komisi A telah mengalami pemotongan angaran sebesar 30 persen, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Zeira kepada Waspada di Medan, Jumat (25/4).
Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merespon rapat dengar pendapat bersama OPD di ruang komisi A, Selasa lalu. Keenam OPD yang mengalami pemotongan anggaran itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Inspektorat, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut.
Menyikapi hal itu, Zeira mengatakan, seluruh anggaran yang dipotong dikelompokkan sebagai seremonial dan sosialisasi, yang dapat diganti melalui zoom di masing-masing dinas.
“Seluruh anggaran tersebut dilakukan berkaitan dengan efisiensi anggaran di Pemprov Sumut, yang merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Disebutkan Zeira, berdasarkan informasi, anggaran yang sebelum dipotong telah menghabiskan cukup banyak pengeluaran di saat program efisiensi digaungkan.
Dicontohkannya dari Badan Kesbangpol Sendiri, untuk program sosialisasi narkoba dari sekolah ke sekolah itu dihapuskan digantikan dengan sosialisasi melalui zoom. “Anggaran sosialisasi larangan penggunaan narkoba di Kesbangpol ini dipotong Rp 8 miliar. Diganti jadi sosialisasi melalui zoom,” jelasnya.
“Makanya, program sosialisasi dan seremony di enam OPD itu dihapuskan,” ucapnya.
Dijelaskan Zeira, sejauh ini, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) belum menerima secara resmi postur anggaran yang disampaikan ke DPRD Sumut. “Ini sudah mau dekat bulan Mei, jadi kita dorong segera disampaikan,” katanya. (cpb)
“
