Waspada
Waspada » Empat Saksi Kasus Suap DPRD Sumut Diperiksa Di Lapas Tanjunggusta
Medan

Empat Saksi Kasus Suap DPRD Sumut Diperiksa Di Lapas Tanjunggusta

GEDUNG KPK di Jalan HR Rasuna Said. Waspada/Ist
GEDUNG KPK di Jalan HR Rasuna Said. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Empat dari 6 saksi kasus suap DPRD Sumut diperiksa di Lapas Tanjunggusta.

Empat saksi kasus suap DPRD Sumut diperiksa di Lapas Tanjunggusta Medan dan juga di gedung Polda Sumut.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa 6 mantan anggota DPRD Sumut, Rabu (3/6).

Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Sumut tersebut terkait kasus tindak pidana korupsi suap kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Pemeriksaan keenam mantan anggota DPRD Sumut sebagai saksi untuk tersangka RN,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan.

Ia menyebutkan keenam saksi yang diperiksa, yakni Brilian Moktar mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kemudian, Dermawan Sembiring, Enda Mora Lubis, Ferry Suando Tanuray Kaban, M Yusuf Siregar dan Hj Ida Budiningsih, yang masing-masing mantan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019.

“Pemeriksaan berlangsung di dua tempat. Saksi Brilian Moktar dan Ida Budiningsih diperiksa di Polda Sumut. Sedangkan, empat orang lainnya diperiksa di Lapas Tanjunggusta Medan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Lapas Tanjunggusta Medan, Frans Elias Nico, membenarkan adanya empat orang saksi yang merupakan terpidana yang diperiksa oleh KPK.

“Ada empat orang,” ucapnya.

Dikatakan Nico, penyidik KPK berdiskusi dengan narapidana Tipikor tersebut. Namun, ia tidak mengetahui terkait pemeriksaan tersebut.

“Iya, diskusi dengan teman tipikor di sini. Kalau yang didiskusikannya, saya kurang tahu,” ungkapnya.

Lapas, kata dia, hanya memfasilitasi tempat untuk KPK yang menjalankan tugas. “Saya hanya memfasilitasi KPK untuk melakukan tugasnya,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, uang suap dari mantan Gubsu Gatot Gatot Pudjonugroho diduga diberikan agar dewan mengesahkan LPJ APBD Sumut tahun 2012.

Kemudian dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014.

Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015. Selain itu, agar ketiganya menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014 dan menolak menggunakan hak interpelasi pada 2015. (m32)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2