Waspada
Waspada » Empat Bulan P-21, Tersangka Pengrusakan Belum Diserahkan Ke Kejaksaan
Medan

Empat Bulan P-21, Tersangka Pengrusakan Belum Diserahkan Ke Kejaksaan

TERSANGKA. Ilustrasi
TERSANGKA. Ilustrasi

MEDAN (Waspada) : Meski sudah dilaporkan ke polisi sejak awal 2020 lalu, kasus dugaan tindak pidana pengrusakan yang dialami Bahrumsyah hingga kini belum menemui klimaks.

Polresta Deliserdang yang menerima laporan tersebut dengan nomor perkara No LP/91/II/2020/SU/Resta DS tanggal 26 Februari 2020, belum juga melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Deliserdang.

Padahal semua alat bukti, termasuk keterangan saksi ahli pidana Prof. Ediwarman sudah diperiksa penyidik.

Bahkan, sudah hampir empat bulan lalu jaksa penuntut umum (JPU) memberikan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).

Namun hingga kini berkas, tersangka dan alat bukti belum juga dilimpahkan penyidik Polresta Deliserdang ke kejaksaan.

Korban Bahrumsyah mengatakan, tersangka pengrusakan yakni salah seorang pemilik toko keramik di Jalan Besar Tanjung Morawa-Medan berinisial W pernah meminta mediasi kepada dirinya. Namun mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan.

“Berapa besar kerugian yang harus saya tanggung. Kedua rumah itu sejak 2003 sampai 2014 saya sewakan, namun karena dia (tersangka) membangun tembok yang menghambat laju air, maka kedua rumah saya rusak akibat air tidak bisa mengalir. Akhirnya rumah saya seperti kuali, tempat air menggenang. Sejak 2015 lalu tidak bisa lagi ditempati,” sebut Bahrumsyah di Medan, Minggu (18/7).

Padahal, kata dia, tembok tersebut dibangun tersangka di atas jalan desa yang terdaftar di Pemkab Deliserdang. Hal ini juga dibenarkan pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Deliserdang.

“Berdasarkan surat keterangan desa, dulunya tanah tersebut milik masyarakat, namun dilepaskan untuk kepentingan masyarakat di dalamnya, sehingga dijadikan Jl. Saidi sebagai akses keluar masuk masyarakat, termasuk aliran air dari atas ke bawah,” ujarnya.

Empat Pasal

Sementara kuasa hukum korban, Rawi Kresna mengatakan, tersangka dikenakan empat pasal dalam kasus tersebut. “Pasal 46 UU 28 tahun 2002 menyangkut administrasi pemerintahan. Ada dua unsur tersangka melawan hukum. Kemudian Pasal 192 KUHPidana dengan ancaman 9 tahun penjara, Pasal 406 KUHPidana ancamannya pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, serta Pasal 410 KUHPidana penjara maksimal 5 tahun,” tuturnya.

Rawi mengaku heran, kenapa sampai sekarang penyidik Polresta Deliserdang tidak menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Deliserdang.

Padahal, informasi didapatkannya bahwa Kejari Deliserdang menyurati Polresta Deliserdang, agar segera menyerahkan berkas dan tersangka.

“Kejari Deliserdang sudah mengirim surat ke Polres tembusan Polda Sumut dan Kejati Sumut, agar berkas dan tersangka segera dilimpahkan, namun hingga kini belum juga dilimpahkan. Ini ada apa?,” katanya. (m15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2