Waspada
Waspada » Dugaan Korupsi Pembangunan Embung Jadi Atensi MWA USU
Medan

Dugaan Korupsi Pembangunan Embung Jadi Atensi MWA USU

PROYEK Embung Utara Kwala Bekala. Dokumen kontrak rencana pembangunan untuk pengembangan Kampus II USU tak sinkron. Waspada/Ist
PROYEK Embung Utara Kwala Bekala. Dokumen kontrak rencana pembangunan untuk pengembangan Kampus II USU tak sinkron. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Dugaan korupsi pembangunan Embung Utara Kwala Bekala atau pengembangan kampus Universitas Sumatera Utara (USU) II, menjadi atensi  Majelis Wali Amanat (MWA) USU periode 2021-2026.

Anggota MWA USU periode 2021-2026, Irmansyah Batubara, mengakui sudah memegang data tentang persoalan pembangunan Embung Utara tersebut.
Demikian Irmansyah Batubara kepada wartawan, Kamis, (29/1) di Medan.
“Ya, kita siap untuk membuka kasus dugaan tersebut ke publik. Dan akan menjadi atensi kami selaku Majelis Wali Amanat (MWA)” ungkap Irmansyah.
Dikatakannya, setelah Muryanto Amin duduk secara sah sebagai rektor USU, pihaknya menegaskan siap membuka kejanggalan yang ada pada salah satu proyek prestisius di USU itu.
Selain embung, lanjut Irmansyah, sejumlah aset mangkrak alias terbengkalai di USU juga bakal menjadi atensi pihaknya. Apalagi  Irmansyah dipercaya duduk di Komite I MWA USU membidangi persoalan aset.
“Tapi nanti ya setelah  pelantikan rektor. Hari ini (Kamis) kan pelantikan, setelah duduk rektor nanti baru saya ungkap. Karena saya di Komite I (membidangi masalah aset),” tambahnya.
Meski mengaku sudah memegang bahan kasus embung, secara detil dirinya belum memahami duduk persoalannya. Irmansyah menambahkan, akan segera menyampaikann permasalahan itu kepada rektor serta mendiskusikannya secara mendalam.
“Saya kan baru masuk sebagai anggota MWA tiga bulan. Dan memang belum pernah kami bahas itu (mengenai kasus embung). Setelah nanti rektor duduk, saya akan tanyakan itu. Bahan sudah ada sama saya tapi saya belum paham kali,” pungkasnya.

Catatan Kritis

Informasi yang diperoleh pada periode MWA USU sebelumnya atau di bawah komando Rektor Runtung Sitepu, sebenarnya sudah memberikan sejumlah catatan kritis terkait pembangunan Embung Utara Kwala Bekala.
Namun Runtung selaku pemegang kebijakan saat itu terkesan kurang merespon masukan dari MWA. Padahal sejumlah catatan kritis terhadap hal dimaksud, memiliki pedoman atau dasar dari hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), BPKP, dan BPK RI.
Bahwa memang ada ditemukan sejumlah persoalan hingga indikasi kerugian negara pada pekerjaan dimaksud.
Adapun dana pembangunan embung bersumber dari hibah APBD Sumut Tahun Anggaran 2017. Sayang, pihak Pemprov Sumut belum mau memberi keterangan detil terkait uang rakyat yang terkesan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh manajemen USU tersebut.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu Ismael Sinaga ketika dikonfirmasi perihal kasus tersebut mengatakan dia sedang di Jakarta.
“Sedang dengan pimpinan di Jakarta,” ujar nya via pesan singkat kemarin.
Dari hasil pantauan di lapangan,  berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 277/HP/XVI/12/2019, tertanggal 30 Desember 2019, dampak pembangunan yang mangkrak tersebut berpotensi kehilangan uang muka senilai Rp1.895.046.200 dan merugikan USU.
Hal tersebut terjadi karena PT KJS selaku rekanan proyek, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai metodologi yang tercantum dalam kontrak.
Atas permasalahan ini, rektor USU menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK. BPK lantas merekomendasikan rektor USU agar memerintahkan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak, memberikan sanksi hitam dan menagih uang muka senilai Rp1.895.046.200 kepada PT KJS.
Terlebih hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) No. 18/UN5.4.6/PSS/SP/EMBUNG/NON-PNBP/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pekerjaan Pembangunan Embung Utara Kuala Bekala Kampus II USU dan Addendum No. 18/UNS.4.6/PSS/SP/ADD-01/EMBUNG/NONPNBP/2017 tanggal 18 Desember 2017. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2