Medan (Waspada): Politik identitas hakekatnya bukan merupakan ancaman bagi kelangsungan bangsa dan negara, sepanjang bisa dikelola secara arif dan bijaksana agar tidak menimbulkan gejolak persatuan dan persaudaraan.
Demikian salah satu kesimpulan dari pemaparan pengamat sosial politik Dr H Eddy Syofian MAP ketika berbicara dalam Seminar Edukasi Politik dengan tema Menakar Peluang Parpol Islam di Pemilu 2024, kemarin.
Forum ilmiah ini diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan di Kantor PKS Medan. Juga tampil narasumber Ihsan Satria Azhar MA dengan topik “Strategi Politik Islam dalam Menghadapi Pemilu 2024”. Eddy Syofian tentang “Politik identitas antara peluang dan tantangan”.
Lebih lanjut Eddy Syofian yang disertasi doktoralnya di FISIP USU tentang politik identitas Pemilihan Gubsu dan Wagubsu tahun 2018 mengemukakan hakekatnya politik identitas tidak bisa dihilangkan. Era demokrasi juga akan membuat semuanya menuju identitasnya masing-masing. “Yang penting adalah bagaimana mengelolanya,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut ini meyakini politik identitas pada pemilu mau pun pilkada 2024 akan tetap muncul.
“Tidak ada tanda-tanda bahwa politik identitas akan menurun atau menyusut dalam pemilu dan pilkada 2024. Pada era demokrasi saat ini politik identitas tak dapat dihindarkan karena semua menuju identitas masing-masing,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Kelompok minoritas pun sudah tak sungkan menunjukkan identitas mereka apalagi kelompok mayoritas. Yang penting bagaimana kelompok identitas dikelola agar tidak menimbulkan gejolak persatuan dan persaudaraan di tengah maayarakat”.
Eddy Syofian juga meyakini dengan sistem demokrasi langsung dan siatem pemilihan terbuka serta implikasi otonomi daerah juga menyuburkan politik identitas. Parpol, timses dan para kandidat pastilah mengedepankan identitas.
Upaya yang harus dilakukan lanjutnya adalah membangun pendidikan politik secara jelas ke masyarakat. Kalau pun muncul politik identitas maka pemilh tak hanya sekedar mengedepankan sosok calon karena identitasnya semata, melainkan lebih mengutamakan integritas, kualitas, kompetensi, aktualisasi dan kemampuan.
Pemerintah katanya harus memperbanyak kajian untuk membangun politik yang benar dalam rangka membangun demokrasi bangsa tanpa memperkecil kelompok lain.
Edy menganalisis bahwa kalaupun pada pemilu tahun 2019 dan pemilukada tersebut ada muncul partisipasi tinggi maka kecenderungannya bukan karena kecerdasan politik pemilih tetapi karena emosional identitas dan money politics.
Menanggapi peluang dan tantangan parpol Islam seperti PKS mantan Kadis Kominfo ini memprediksi di masa depan karena politik identitas ini bisa bersifat sesaat bisa juga bersifat permanen maka kalau dipelihara dengan tema pengajian atau dakwah secara bersama dan politik itu untuk kemaslahatan umat maka dia akan bisa permanen.
Namun sebaliknya jika tidak dijadikan sebagai unsur dakwah tetapi dijadikan politik untuk politik semata bersifat pragmatis maka dia akan bersifat sementara hanya strategi pemenangan atau mendulang suara semata.
Terkait tentang politik identitas di Sumut katanya karena Sumut daerah yang multikultural maka tidak ada masalah dan masing-masing daerah etnik maupun kelompok agama menampilkan identitasnya.
Pengalaman di Sumut sejak dulu terpeliharan politik identitas secara baik misalnya di Nias bupatinya dimaklumi selalu etnik Nias, begitu juga di Taput dan Tapsel dimaklumi dengan kelompok etnik dan kelompok agamanya secara baik.
“Keragaman itu menjadi sebuah keniscayaan tetapi identitas juga merupakan keniscayaan” ujar Eddy.
Politik identitas di Sumut cenderung pada polarisasi etnik dan agama namun mencair selesai perhelatan pemilu karena disatukan oleh jaring kekerabatan etnis yang lintas agama yang kita kenal dengan Dalihan Natolu.
“Jadi politik identitas bukan lagi desas-desus atau asumai tetapi fakta politik dan tidak merupakan ancaman,” ujarnya pada seminar dengan peserta Pengurus Majelis Daerah dan anggota DPRD dari PKS. (rel)
