Dr Alvi Sahri, SH, M.Hum: Tepat Polres Belawan Ungkap Provokator Tawuran

Dr Alvi Sahri, SH, M.Hum: Tepat Polres Belawan Ungkap Provokator Tawuran

  • Bagikan
AKADEMISI Dr Alvi Sahri, SH, M.Hum. Dr Alwi menilai bahwa pengungkapan provokator dalam kasus tawuran antargang di Belawan adalah langkah tepat yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan untuk membatasi perluasan dan eskalasi konfik. Waspada/Ist
AKADEMISI Dr Alvi Sahri, SH, M.Hum. Dr Alwi menilai bahwa pengungkapan provokator dalam kasus tawuran antargang di Belawan adalah langkah tepat yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan untuk membatasi perluasan dan eskalasi konfik. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Akademisi Dr Alvi Sahri, SH, M.Hum (foto) menilai bahwa pengungkapan provokator dalam kasus tawuran antargang di Belawan adalah langkah tepat yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan untuk membatasi perluasan dan eskalasi konfik.

“Permasalah tawuran yang terjadi di Belawan telah terjadi dari 40 tahun yang lalu dan terus menerus terjadi sampai sekarang ini. Rekonsiliasi konflik telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan yang dahulu Polres KP3 Belawan,” ujar Dr Alvi Sahri, SH, M.Hum, Ahad (25/7) menanggapi kasus tawuran di Belawan.

Menurut pakar hukum Sumatera Utara ini, rekonsiliasi konflik warga antargang di Belawan hanya dilakukan oleh jajaran kepolisian tanpa tindakan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dapat memicu konflik.

“Kejadian tawuran di Belawan pada dasarnya akibat kurang responsifnya pemerintah daerah kota Medan terhadap wilayah Medan Utara untuk menyelesaikan persoalan yang memicu konflik sehingga timbulnya perbuatan destruktif misalnya anarkhisme,” paparnya.

“Dalam teori konflik bagi intelijen ada yang dinamakan continuum yaitu di satu titik ekstrim terdapat kondisi atau situasi “tak ada masalah/perbedaan”. Sementara di titik ekstrim satunya terdapat kondisi atau situasi yang diwarnai “perbedaan/ketidakcocokan”,” urainya.

Dia melanjutkan, bahwa penanganan konflik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 adalah tanggungjawab pemerintah daerah yang dibantu TNI dan Polri. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian pascakonflik.

Ketidakseimbangan

Menurut Dr Alpi, konflik timbul karena ketidakseimbangan yang menyebabkan timbulnya kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang ada. Hal ini kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan dan kejahatan.

“Masing-masing tingkatan ini berkaitan membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan baik yang konstruktif maupun destruktif. Persoalan ini juga terkait dengan pandemi Covid 19 dengan PPKM Darurat di Kota Medan termasuk wilayah Medan Utara.”

Dia menilai responsibilitas Polda Sumut khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani dampak dari konflik kemaren di samping harus didukung oleh masyarakat Medan Utara juga perlu diapresiasi. Sehingga tindakan desktruktif tidak meluas dalam eskalasi tertentu.

“Langkah responsibilitas yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan untuk mencegah eskalasi meluas yakni telah mendirikan posko di antara gang yang rawan terjadinya tawuran. Namun tawuran yang terjadi sering berpindah-pindah dan saat ini jajaran kepolisian sangat konsen dalam mengamankan kebijakan terkait PPKM Darurat.”

Untuk itu, Dr Alpi menambahkan, seharusnya para tokoh yang ada di Medan Utara maupun pihak lainnya harus bersama-sama berperan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Pengungkapan provokator terjadinya tawuran antar gang di Belawan dengan modus pemanfatan media sosial untuk memprovokasi memerlukan peran kita bersama terutama orang tua untuk mengawasi anak sehingga tidak bermasalah dengan hukum,” katanya.(m05)

 

  • Bagikan