Dr Alpi Sahari, SH, MH: Aturan Menegaskan Polri Penjaga Kamdagri

Dr Alpi Sahari, SH, MH: Aturan Menegaskan Polri Penjaga Kamdagri

  • Bagikan
Dr Alpi Sahari, SH, MH: Aturan menegaskan Polri penjaga Kamdagri. Waspada/Ist
Dr Alpi Sahari, SH, MH: Aturan menegaskan Polri penjaga Kamdagri. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Akademisi yang juga praktisi hukum Dr Alpi Sahari, SH, MH mengatakan bahwa aturan yang bersifat imperatif menegaskan kepada institusi Polri untuk bertanggungjawab dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri (Kamdagri), Rabu (28/10).

Menurutnya, tanggungjawab ini tidak hanya terfokus pada proses penyidikan termasuk upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. “Artinya bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri ditujukan untuk mewujudkan Kamdagri,” ujarnya.

Hal ini, sambungnya, tentunya berbeda dengan prinsip-prinsip criminal justice sytem yang di dalamnya meliputi beberapa unsur penegak hukum selain penyidik Polri yakni Jaksa dan Hakim termasuk advokad.

“Tujuan criminal justice system salah satunya dalam kerangka pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terhadap pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana karena adanya sifat pencelaan dalam hukum pidana itu sendiri (mala in se and mala prohibita),” bebernya.

Karena itu, menurutnya, hukum pidana meletakkan dasar asas presumtion of innocence. “Begitu juga pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan yakni penetapan tersangka yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,” ujar Dr Alpi Sahari, SH, MH.

Lebih jauh dikatakan bahwa penyidik dalam menetapkan si petindak sebagai tersangka tentunya didasarkan pada alat bukti yang didasarkan pada keyakinan penyidik. Penetapan si petindak sebagai tersangka bukan akhir dari sebuah proses pidana dalam lingkup criminal justice sytem. Karena untuk dinyatakan si petindak bersalah didasarkan pada putusan hakim dalam sidang terbuka untuk umum di pengadilan.

“Untuk itu terlalu dini apabila mengiring suatu pandangan publik atas upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polri sebagai bentuk pembungkaman demokrasi. Karena Polri menjalankan tanggung jawab di bidang Kamdagri,” sebutnya.

Menurutnya, persoalan hukum jangan dibawah ke ranah-ranah non hukum. “Biarkan hukum berjalan dalam koridor due process of law. Penentuan si petindak bersalah atau tidak bersalah atas perbuatannya merupakan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana adagium facinus quos inquinat aequat yang melihat kesalahan dalam dua hal yaitu sifat dapat dicelanya (verwijtbaarheid) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan yang melawan hukum,” katanya.(m05/A)

 

  • Bagikan