Waspada
Waspada » DPW Pemuda LIRA Desak Pelaksanaan PPKM Darurat Diperbaiki
Medan

DPW Pemuda LIRA Desak Pelaksanaan PPKM Darurat Diperbaiki

PPKM Darurat. Ilustrasi
PPKM Darurat. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Sumut Bachtiar mendesak pemerintah Kota Medan agar memperbaiki pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dinilainya mempersulit masyarakat mencari nafkah.

Dikatakannya pihaknya sebagai organisasi pemuda turut serta mendukung program pemerintah tersebut karena menurutnya hal itu dilakukan pemerintah saat ini memang sedang sangat cemas melihat wabah Covid-19 begitu cepat penularannya.

“Sebagai masyarakat, pemuda LIRA kita siap mendukung program pemerintah, Namun PPKM darurat ini harusnya tidak serta merta menutup usaha pedagang. Ini harus disikapi. Kalau semua usaha ditutup bagaimana masyarakat mencari kehidupannya karena banyak masyarakat yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk hari ini. Ini harus dipikirkan pemerintah,” ujarnya kepada Waspada pada Sabtu (17/7).

Lebih lanjut, sebutnya sudah saatnya lah masyarakat kalangan atas, pengusaha dan pemerintah segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Medan. Setidaknya ini akan meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat ditengah sulitnya untuk bekerja seperti biasanya.

“Pemerintah harus memikirkan kehidupan masyarakat itu ke depannya. Pemerintah harus memilah penerapan PPKM Darurat ini jangan serta merta menutup semua usaha. Kita minta kebijakan yang diterapkan itu harus lah diperbaiki,” tegasnya.

Keberatan

Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan keberatannya atas instruksi Walikota Medan, Bobby Afif Nasution yang telah memadamkan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Medan selama pelaksanaan PPKM Darurat ini. Katanya inikan menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas.

Kendati demikian ia juga meminta agar semuanya saling bahu-membahu menangani penyebaran Covid-19 ini. Terutama para pejabat-pejabat yang ada juga ditekankannya jangan keluar-masuk ke daerah ini. Ini agar tidak memperparah penyebaran wabah ini yang diyakininya tidak lepas dari bebasnya para pejabat keluar masuk melalui Bandara.

“Kalau bisa tutup saja dulu Bandara itu, Agar semua pejabat eksekutif, legislatif jangan keluar masuk melalui bandara, terutama pejabat yang berasal dari DKI dan Bali,” tandasnya. (cbud).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2