Waspada
Waspada » DPRDSU: Kasus Tanah Di Sumut Tak Kunjung Tuntas
Medan

DPRDSU: Kasus Tanah Di Sumut Tak Kunjung Tuntas

KASUS tanah di Sumatera Utara hingga kini tidak kunjung tuntas, meski kasusnya sudah berulangkali ditangani lima gubernur. Ilustrasi
KASUS tanah di Sumatera Utara hingga kini tidak kunjung tuntas, meski kasusnya sudah berulangkali ditangani lima gubernur. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Wagirin Amran menyebutkan, kasus tanah di Sumatera Utara hingga kini tidak kunjung tuntas, meski kasusnya sudah berulangkali ditangani lima gubernur sejak tahun 1980-an.

“Sudah 5 kali ganti gubernur, tapi hingga kini belum kunjung tuntas, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di  provinsi ini,” kata Wagirin kepada pers di Medan, Jumat (24/1).

Dia menegaskan hal itu menanggapi audiensi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Amir Yanto bersama pimpinan DPRD Sumut di ruang ketua dewan  Kamis lalu.

Menurut politisi Partai Golkar ini, masalah krusial yang disampaikan pihak DPRD Sumut kepada Kajatisu adalah areal bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873 hektar dan polemik kasus lahan sudah berulang terjadi.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya, termasuk membentuk panitia khusus (Pansus) Eks HGU PTPN II tapi hasilnya tak memuaskan,” ujarnya.

Wagirin yang juga Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut ini berulangkali mengingatkan bahwa persoalan tanah dapat semakin rumit, bila tidak ada langkah konkrit.

“Saya kira Presiden Jokowi harus mengambil langkah yang tepat, termasuk mengeluarkan Kepres soal areal bekas HGU PTPN II,” ujarnya.

Kajatisu Amir Yanto dalam silaturahminya dengan pimpinan DPRD Sumut secara tegas mengatakan, pihaknya tidak pernah kompromi dalam hal penegakan hukum, termasuk kasus eks HGU PTPN II.

Pihaknya saat ini tengah fokus melakukan pengawasan, terkait adanya pelepasan sejumlah asset dengan daftar nominasi yang ditetapkan.

420 Kasus Sengketa Lahan

Berdasarkan catatan Badan Pertanahan Sumut (BPN), yang sudah berulangkali melakukan  rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi  A selama tahun 2019, terdapat sekitar 420 kasus sengketa lahan, dan 55 kasus konflik lahan di Sumatera Utara (Sumut).

Bahkan, ada kasus yang sudah hampir 20 tahun penyelesaiannya tak tuntas-tuntas.

Dari kasus tersebut, terbesar adalah keberatan masyarakat terkait nilai besaran ganti rugi tanah, sebagaimana untuk pembangunan, termasuk infrastruktur jalan tol Tebingtinggi-Kuala Tanjung dan Tebingtinggi-P. Siantar.

Sengketa konflik yang terjadi di Sumut antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan BUMN/BUMD, masyarakat dengan Badan Hukum Private dan Badan Hukum Private dengan Badan Hukum Private.

Menurut pihak BPN,  banyaknya permasalahan yang ada di Kanwil BPN Sumut, tapi yang menonjol adalah pelaksanaan UU No 2 tahun 2012 tentang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Itupun terkait besaran ganti rugi, karena masyarakat tidak mau menerima hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau tim apresial.

BPN sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi itu, kecuali memusyawarahkan bentuk ganti rugi, bisa bentuk uang atau barang. (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2