Waspada
Waspada » DPRD Turunkan Tim Pantau Pukat Harimau di Belawan
Medan

DPRD Turunkan Tim Pantau Pukat Harimau di Belawan

KOMISI B DPRD Sumut menggelar pertemuan dengan nelayan dan Danlantamal I Belawan, di ruang komisi, Senin (9/3). DPRD turunkan tim untuk memantau pukat harimau di Belawan. Waspada/Partono Budy
KOMISI B DPRD Sumut menggelar pertemuan dengan nelayan dan Danlantamal I Belawan, di ruang komisi, Senin (9/3). DPRD turunkan tim untuk memantau pukat harimau di Belawan. Waspada/Partono Budy

Medan (Waspada): DPRD turunkan tim lintas pihak untuk pantau praktik-praktik pukat harimau (trawl) yang marak beroperasi di Belawan.

“Tim nanti nantinya akan menghimpun laporan dari nelayan yang selama ini berdemo, kemudian kita sinkronkan dengan kondisi di lapangan,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumut, Victor Silaen.

Dia mengungkapkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam Pemuda Peduli Nelayan Sumut (PPN-SU), Danlantamal I Belawan dan jajarannya, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

Menurut Victor, laporan-laporan yang diterimanya saat ini dari para nelayan harus diklopkan dengan situasi di lapangan, dan dari sana, baru diketahui langkah apa yang harus diambil.

“DPRD yang turunkan tim pantau pukat harimau di Belawan berasal dari lintas, termasuk dari aparat keamanan dan kepolisian,” katanya.

Tim yang akan bekerja dalam waktu dekat tetap berkordinasi dengan Danlantamal I, dan aparat terkait lainnya.

Menurut Victor, hasil dari lawatan tim bisa diwujudkan dalam bentuk perda, yang diusulkan bernama Perda Tata Kelola Laut.

Kenapa Dibiarkan?

Sementara anggota Komisi B DPRD Sumut Sugianto Makmur berbeda pendapat dengan ketuanya, terkait merajalelanya pukat harimau di Belawan.

“Kalau di Belawan ada pukat harimau, terutama kapal 10 GT, yang menangkap ikan di bawah 5 mil laut, lalu pertanyaannya kenapa dibiarkan?” kata politisi PDI-P ini.

Menurut Sugianto, kalau praktik itu sudah jelas salah, harusnya aparat terkait mengamanan dan menindaknya.

“Kalau ada seribu aturan, toh di lapangan dibiarkan, saya kira kita lemah syahwat terus,” katanya.

Ini disambut positip Adam, perwakilan dari Pemuda Nelayan Sumut (PPN-SU).

“Di awal tahun 1990, Belawan benar jadi tempat mata pencarian yang bagus buat nelayan. Pendapatan nelayan meningkat,” katanya.

Sekarang, lanjut Adam, justru nelayan yang dibasmi, sementara pengusaha yang memiliki kapal berskala besar terkesan dibiarkan.

“Saya yakin ada oknum yang membekingi aksi pukat harimau di Belawan,” kata Adam.

Namun hal ini dibantah Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama Abdul Rasyid Kacong yang berhadap-hadapan langsung dengan perwakilan nelayan usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Sumut.

“Saya justru bertanya kepada kalian nelayan yang demo-demo, apakah benar semuanya nelayan. Demo itu pengecut,” kata Abdul Rasyid.

Terhadap aksi pukat harimau, menurut Danlantamal tetap mengedepankan kordinasi dengan semua pihak.

“Laporan-laporan selalu kami sampaikan terkait aksi pukat harimau,” katanya.

Menyikapi langkah Komisii B DPRD Sumut untuk menurunkan tim ke Belawan, semua pihak termasuk perwakilan dari nelayan memberi apresiasi.

“Ya semoga saja membawa hasil,” kata Adam dari PPN-SU, kepada Waspada. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2