Waspada
Waspada » DPRD Sumut Usulkan Penggunaan Drone Selesaikan Sengketa Tanah
Medan

DPRD Sumut Usulkan Penggunaan Drone Selesaikan Sengketa Tanah

ANGGOTA Komisi A DPRD M Subandi. Dia mengusulkan penggunaan drone (pesawat tanpa awak) untuk menyelesaikan sengketa tanah yang hingga kini belum kunjung tuntas. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA Komisi A DPRD M Subandi. Dia mengusulkan penggunaan drone (pesawat tanpa awak) untuk menyelesaikan sengketa tanah yang hingga kini belum kunjung tuntas. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Anggota Komisi A DPRD M Subandi (foto) mengusulkan penggunaan drone (pesawat tanpa awak) untuk menyelesaikan sengketa tanah yang hingga kini belum kunjung tuntas.

“Penggunaan drone akan mengetahui secara persis batas tanah yang selama ini jadi sengketa antara masyarakat maupun PTPN,” kata Subandi kepada Waspada, di Medan, Selasa (23/3).

Politisi Gerindra ini merespon serangkaian pertemuan pihaknya dengan masyarakat Helevetia, Marelan, Klumpang, Buluh Cina, dan eks karyawan PTPN, dan masyarakat Kuala Namu.

“Kesimpulan yang diambil adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut, tetapi juga kita mengusulkan digunakan drone,” katanya.

Penggunaan drone dinilai penting karena persoalan tanah sudah berlangsung puluhan tahun, yang sebagian besar jadi sengketa di eks Hak Guna Usaha (HGU) dan HGU dalam penguasaan tak kunjung tuntas hingga kini.

“Kita pun sudah mendatangi Kementrian Agrari dan Tata Ruang dan BUMN di Jakarta, dan sisa tanah 2.600 hektar eks HGU harus diselesaikan, dan diminta ditata ulang oleh Gubsu.

“Kalau melalui rapat-rapat aja, ya sama saja seperti DPRD Sumut terdahulu, tak mungkin selesai,” katanya.

Tenaga Ahli

Pihaknya dalam rapat kemarin sudah menyarankan selain membentuk Pansus, nantinya akan dilengkapi tenaga ahli yang kuasai bidang pertanahan, kemudian alat ukur teolodite, meteran, alat ukur yang canggih drone.

“Sehingga dengan demikian dapat diukur batas batas titiknya, yang selama ini diklaim masuk dalam wilayah PTPN dapat terpantau. Sekalian kita juga akan melakukan sidang lapangan,” katanya.

Kemudian, kita juga akan lihat batas-batasnya, mana HGU yang sudah pernah dikeluarkan BPN supaya terang semua, ada penyelesaian kasus per kasus.

“Kita berharap penyelesaian tanah dapat dituntaskan yang sudah berlangsung lama dan sudah memakan korban,” katanya.

Selain itu, Subandi juga meminta PTPN memprioritaskan orang dan masyarakat adat yang sejak nenek moyangnya sudah berada di lahan PTP.

“Artinya, ketika tanah tersebut sudah dikeluarkan dari eks HGU PTP, prioritaskan mereka mendapatkan tanah dan jangan harganya dibuat mahal, gak kan mampu mereka,” katanya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2