Waspada
Waspada » DPRD Sumut: Tidak Tepat Alaskan Pergub Naikkan BBM
Medan

DPRD Sumut: Tidak Tepat Alaskan Pergub Naikkan BBM

KETUA Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto. Hendro menegaskan tidak tepat alaskan Pergub naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan 1 April 2021 lalu. Waspada/Ist
KETUA Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto. Hendro menegaskan tidak tepat alaskan Pergub naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan 1 April 2021 lalu. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto (foto) menegaskan, langkah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan beralaskan Pergub No 01/2021 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

“Saya rasa itu tidak fundamental, karena Pergub tersebut tidak mewajibkan Pertamina menaikkan atau menyesuaikan BBM,” kata Hendro.

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini menyebutkan, adalah benar Pergub tersebut salah satu poinnya menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 5 persen menjadi 7,5 persen.

“Sesungguhnya intinya Pertamina diminta bukan menindaklanjuti Pergub itu, tetapi jujur saya sampaikan bahwa Pertamina masih terutang ratusan miliar kepada Pemprovsu, yang harus disetor untuk pembangunan di Sumut,” katanya.

Hendro juga pernah menyampaikan hal itu langsung kepada Pertamina tahun 2019 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A. Saat akan dimintakan berapa pajak yang harus dibayarkan Pertamina dengan distribusi minyak yang sudah disalurkan ke Sumut.

“Kalau gak salah saya ketika itu kami minta Pertamina bayar tunggakan ratusan miliar dari pajak minyak tahun 2003, namun Pertamina bilang hal itu domainnya Pertamina pusat, sehingga tidak dapat diserahkan begitu saja,” sebut Hendro.

Atas dasar itu, DPRD Sumut kemudian berpandangan bahwa tidak ada transparansi yang dilakukan Pertamina terkait besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan ke Pemprovsu.

“Nah, sekarang berdasarkan asumsi kami, ada Pergub namun disikapi dengan penyesuaian harga, kita tidak sependapat itu disangkutpautkan,” katanya.

Menurutnya, jika secara resmi menaikkan BBM, perlu beberapa tahapan yang patut diketahui masyarakat.

“Ada mekanisme, walau hanya sebesar Rp 200 per liter, yakni memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan harus mendapat persetujuan DPR,” katanya.

Yang terjadi, sebut Hendro, Pertamina terkesan mendadak melakukan penyesuaian yang membuat masyarakat kaget, dan begitu cepat yakni hanya satu hari setelah diterbitkannya surat, 31 Maret, esoknya 1 April 2021 ada kenaikan BBM.

“Selain akan memberatkan masyarakat, kenaikan dilakukan saat umat Islam akan menyambut bulan suci Ramadhanm” katanya.

Perubahan Tarif

Terpisah, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Regional Sumbagut, Taufikurachman tidak merespon pesan whatsapp yang disampaikan Waspada.

Namun berdasarkan keterangan pers yang disampaikan Taufikurachman disebutkan, kenaikan itu didasarkan Pergub No 01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar nonsubsidi dari 5 persen menjadi 7,5 persen di wilayah Sumut.

Sedangkan untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Bio Solar, tidak mengalami perubahan.

“Mengacu pada perubahan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan surat edaran Seketaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 01 April 2021, Pertamina melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM nonsubsidi di seluruh wilayah Sumut,” jelas Taufikurachman.
Taufikurachman menyebutkan, penyesuaian harga dilakukan per tanggal 1 April 2021.

Adapun perubahannya adalah harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp7.850, Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp9.200, Pertamax Turbo dari Rp9.850 menjadi Rp10.050, Pertamina Dex dari Rp10.200 menjadi Rp10.450, Dexlite Rp9.500 menjadi Rp9.700, serta Solar Non PSO dari Rp9.400 menjadi Rp9.600. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2