DPRD Sumut: PTM Tak Boleh Ditunda Lagi

  • Bagikan


MEDAN (Waspada): Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto (foto) berpendapat, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang kini sedang dievaluasi oleh Pemprovsu sudah saatnya dibuka dan tidak boleh ditunda lagi.


“PTM ini sebaiknya dilakukan dan tidak boleh ditunda lagi dengan pertimbangan adaptasi yang perlu dilakukan di masa pandemi Covid-19,” kata Hendro kepada Waspada, di Medan, Jumat (27/8).

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini merespon langkah Gubsu yang akan mengevaluasi PTM dengan alasan angka kesembuhan pasien Covid-19 lebih baik dalam beberapa hari terakhir.

Menyikapi ini, PTM dapat menjadi langkah adaptasi masyarakat, termasuk siswa untuk belajar menyesuaikan diri hidup di tengah pandemi Covid-19.

“Hampir 2 tahun kita belajar daring, dan belum tahu kapan berakhirnya. Sekarang saatnya siswa diajak beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitar agar dapat menjaga diri secara lebih baik,” ujarnya.

Artinya, para siswa tetap diminta mematuhi protokol kesehatan, termasuk pakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jumlah ruangan yang dibuat terbatas.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat, termasuk emak-emak, seluruhnya menginginkan PTM segera dibuka agar efek dari belajar di rumah tidak semakin meluas.

“Ini kalau belajar di rumah terus dilakukan, kita khawatir orangtua akan semakin pusing karena muncul aneka masalah, termasuk penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Dengan telah berangsur membaiknya situasi ekonomi dan dibukanya mal, Gubsu diminta lebih cermat untuk mengambil langkah terbaik. “Artinya, kita berpendapat PTM sudah saatnya dibuka,” katanya.

Pertemuan 

Langkah ini tentu saja harus disertai dengan pertemuan dengan stakeholder termasuk Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk satu suara agar PTM tidak menjadi beban semua pihak, termasuk orangtua.

Menyinggung tentang adanya sekolah yang secara diam-diam belajar PTM meski Pemprovsu masih menundanya, Hendro berpendapat hal itu tampaknya terjadi karena penyelenggara sekolah berpedoman kepada SKB 4 Menteri tentang PTM Terbatas, yang di dalamnya termaktub 6 poin yang sudah dipenuhi oleh mereka. 

Salah satu di antaranya adalah  Pengelolaan dan Jadwal Pembelajaran di Satuan Pendidikan, serta Rencana Pelaksanaan dan Jadwal Pembelajaran Kelas/Mata Pelajaran.

“Nah, itu juga memberi kesan bahwa Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubsu terkait penundaan PTM tidak dilaksanakan dengan baik,” kata Hendro. 

SE itu, lanjut Hendro menjadi dikesampingkan karena mereka lebih mengacu pada SKB 4 menteri yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pelaksanaannya menjadi kewenangan stakeholder yakni Dinas Pendidikan di tingkat provinsi/kabupaten/kota. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *