DPRD Sumut Prihatin UMP 2022 Naik Hanya Rp 23 Ribu

DPRD Sumut Prihatin UMP 2022 Naik Hanya Rp 23 Ribu

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Jumadi. DPRD Sumut Prihatin UMP 2022 naik hanya Rp 23 ribu. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA DPRD Sumut Jumadi. DPRD Sumut Prihatin UMP 2022 naik hanya Rp 23 ribu. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Jumadi (foto) prihatin dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 23.186 atau 0,93 persen untuk tahun 2022. Dewan menilai, kenaikan ini masih sangat kecil dan jauh dari layak hidup.

“Kita prihatin dengan kenaikan yang relatif kecil itu dan mohon dipertimbangkan kembali dengan angka yang lebih layak,” kata Jumadi kepada Waspada di Medan, Sabtu (20/11).

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu merespon kenaikan UMP yang ditetapkan Gubsu Surat melalui Keputusan (SK) Nomor 188.44/746/KPTS/2021, yang menetapkan Rp 2.522.609, dibanding Rp 2.499.423 tahun 2021 atau mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen.

Menyikapi ini, Jumadi berpendapat, kenaikan tersebut dikhawatirkan tidak memberi manfaat maksimal bagi para pekerja yang selama ini sudah terbebani akibat banyak faktor, termasuk di masa pandemi Covid-19.

Jumadi berpendapat, asumsi kenaikan upah UMP 1,09% saja dengan kenaikan inflasi sebesar 1,66%, maka harga-harga kebutuhan pokok sangat jauh dari kebutuhan layak, di samping dampak Covid 19 yang telah membebani masyarakat, termasuk para pekerja.

“Harusnya ada pertimbangan khusus terhadap para pekerja yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” kata anggota dewan dari Komisi E itu yang tupoksinya membidangi masalah kesejahteraan ini.

Dari serangkaian kunjungan kerja dan reses di konstituennya, Dapil I, Jumadi menerima keluhan warga yang mengalami kesulitan membayar uang sekolah, akibat pandemi Covid-19. “Ada laporan suami yang harus mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.

“Dengan kenaikan Rp 23 ribu, kita asumsikan tidak banyak mendorong pemenuhan kebutuhan hidup layak dan secara keseluruhan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Kecewa

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi (FSPMI) Sumut kecewa atas penetapan kenaikan UMP yang hanya sekitar Rp 23 ribu, atau naik sekitaran 1 persen untuk tahun 2022. Bahkan, kenaikan UMP tersebut lebih murah dari biaya parkir sepeda motor.

“Jika 1 persen dengan UMP Sumut tahun 2021 yang hanya sebesar Rp 2.499.423, maka perharinya tidak sampai dua ribu rupiah, dihitung dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),” ungkap Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo dalam keterangan tertulis, Sabtu 20 November 2021.

“Kita ambil lagi contoh UMK Medan tahun 2021 kemarin sebesar Rp 3.329.867 kalau naik 1 persen berarti hanya kurang lebih 33 ribu rupiah, juga tidak sampai dua ribu rupiah per hari, sedang kita semua bayar parkir motor saja dua ribu setiap hari bahkan bisa berkali kali dalam sehari, ini sangat terlalu, dan miris nasib kaum buruh saat ini,” sambungnya.

Willy mengatakan, kenaikan yang minim tersebut sebagai bentuk diskriminasi Gubsu Edy Rahmayadi terhadap buruh, bahkan tidak peka dan peduli terhadap buruh.

“Tahun kemarin (2021) UMP dan UMK se Sumut tidak naik, ia bilang prihatin sama pengusaha, padahal infalsi dan pertumbuan ekonomi pada tahun lalu sekitar 6%, kini giliran buruh sudah susah karena tidak naik gajinya, malah tetap mengabaikan tuntutan buruh,” katanya. (cpb)

  • Bagikan
Search and Recover