Medan (Waspada): Gubsu Edy Rahmayadi berharap DPRD Sumut terus bersinergis dengan Pemprovsu agar hasil pembangunan yang dicapai lebih optimal di masa yang akan datang, guna mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat.
Hal itu disampaikan Gubsu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Muhammad Armand Effendy Pohan, pada acara Raker DPRD Sumut, di Mickey Holiday Brastagi, Tanah Karo, Senin (4/9).
Hadir Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, para wakil ketua Rahmansyah Sibarani, Harun Mustafa, Irham Buana Nasution, dan Misno Adisyah Putra, serta sejumlah narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu.
Menurut Gubsu, pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023 haruslah dijadikan bahan evaluasi dan pengawasan serta saling koreksi dan melengkapi untuk mencapai hasil optimal di masa yang akan datang.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
Yakni, dengan memperhatikan prinsip demokrasi kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan melalui program kerja merupakan kerja merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya karena hal tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat.
Karenanya, Gubsu berharap kepada legislatif untuk terus bèrsinergis guna mengetahui apakah usulan program pembangunan itu sudah tepat sasaran dan berhasil untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Namun masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dana, sehingga usulan masyarakat itu akan diurut berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menjelaskan, raker DPRD Sumut yang digelar 3-6 September akan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 dan rencana kerja DPRD Sumatera Utara tahun 2024.
Selanjutnya, raker juga membahas pembahasan rancangan rancangan keputusan DPRD Sumut tentang rencana kerja tahun kerja tahun 2024 serta kesimpulan dan rekomendasi dewan.
Acara diawali dengan persembahan tarian dari Tanah Karo, dan diiisi dengan penyampaian dan pemaparan yang disampaikan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu.
