Waspada
Waspada » DPRD Sumut Minta Satgas Covid-19 Adil Tegakkan Aturan Prokes
Medan

DPRD Sumut Minta Satgas Covid-19 Adil Tegakkan Aturan Prokes

ANGGOTA DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar. DPRD Sumut meminta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes) terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Medan. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar. DPRD Sumut meminta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes) terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Medan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar (foto) meminta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes) terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Medan.

“Kita berharap keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada pembedaan satu sama lain,” kata Abdul Rahim kepada Waspada, Senin (19/4).
Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merespon keluhan sejumlah para pedagang di kawasan Multatuli, Kecamatan Medan Maimun, yang diwajibkan menutup usahanya hingga pukul 22.00 WIB.
Hal ini sesuai anjuran penerapan PPKM Mikro yang diberlakukan Gubsu Edy Rahmayadi untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Sumatera Utara.  PPKM yang dikeluarkan tertuang dalam Surat Gubernur Sumut Nomor 360/1878/2021, tertanggal 4 Maret 2021 tentang PPKM Mikro.
Namun di beberapa lokasi lain, termasuk Jalan Kesawan City Walk Jl A Yani Medan, aturan tersebut terkesan longgar ditegakkan. “Ini kan sama saja artinya mencegah di sini, tapi di sana dibiarkan menyebar,” kata Abdul Rahim.
Di Kesawan City Walk yang diresmikan Walikota Medan Bobby Nasution beberapa waktu lalu terkesan melanggar aturan, karena jam berjualan yang seharusnya berakhir pukul 22.00 WIB, molor hingga dini hari.
Kalau dibiarkan, menurut Rahim, sulit sekali bagi Pemprovsu untuk mengendalikan penyebaran pandemi yang sudah melanda Sumut sejak tahun lalu itu.
Selain itu, PPKM yang diterapkan dan sudah beberapa kali diperpanjang tidak akan berjalan efektif, jika seluruh komponen, termasuk Satgas Covid-19 sebagai pihak terdepan, tidak tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan.
“Satgas Covid-19 harusnya memetakan kawasan yang rawan pandemi, kemudian berkordinasi dengan semua aparat, mulai dari camat hingga lurah untuk mengantisipasi penyebaran. Misalnya memperbanyak pemberian masker, hand sanitizer, dan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2