Waspada
Waspada » DPRD Sumut Minta Prioritaskan Masyarakat Adat Peroleh Tanah Eks HGU PTPN
Medan

DPRD Sumut Minta Prioritaskan Masyarakat Adat Peroleh Tanah Eks HGU PTPN

ANGGOTA Komisi A DPRD Sumut, HM Subandi.DPRD Sumut minta prioritaskan masyarakat adat peroleh tanah eks HGU PTPN. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA Komisi A DPRD Sumut, HM Subandi.DPRD Sumut minta prioritaskan masyarakat adat peroleh tanah eks HGU PTPN. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut minta prioritaskan masyarakat adat dan pensiunan untuk memperoleh tanah di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PPTN.

“Mereka itu punya latarbelakang historis, jasa dan sosial serta ekonomis, sehingga jadi perlu dipertimbangkan memperoleh hak tanah di lahan eks HGU,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut, HM Subandi (foto) kepada Waspada, di Medan, Sabtu (27/3).

Politisi Gerindra ini merespon serangkaian pertemuan komisinya dengan lapisan masyarakat, termasuk warga dari Helevetia, Marelan, Klumpang, Buluh Cina, dan eks karyawan PTPN, dan masyarakat Kuala Namu.

“Kesimpulan yang diambil adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut, dan kita usulkan nanti ada kelompok proritas yang mendapat hak atas tanah,” katanya.

Dari data yang diperoleh sewaktu mendatangi Kementrian Agrari dan Tata Ruang dan BUMN di Jakarta, ada sisa tanah 2.600 hektar eks HGU harus diselesaikan, dan diminta ditata ulang oleh Gubsu.

Dalam kaitan ini, Subandi meminta PTPN memprioritaskan orang dan masyarakat adat yang sejak nenek moyangnya sudah berada di lahan PTP.

“Artinya, ketika tanah tersebut sudah dikeluarkan dari eks HGU PTP, prioritaskan mereka mendapatkan tanah dan jangan harganya dibuat mahal, gak kan mampu mereka,” katanya.

Menurut Subandi, pihaknya juga mengusulkan bahwa dalam rangka penyelesaian konflik tanah, perlu ada pertimbangan historis, jasa,sosial, dan ekonomis, sehingga tidak menyamakan masyarakat adat dan pensiunan PTPN dengan para pengembang.

“Kita kan lihat kalau mereka mereka itu kan bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk kehidupan sehari-hari, jadi wajar saja kita dahulukan mereka mendapat tanah. Lagian, mereka kan sudah cukup lama memanfaatkan lahan tersebut,” ujarnya.

Tenaga Ahli

Pihaknya dalam rapat kemarin sudah menyarankan selain membentuk Pansus, nantinya akan dilengkapi tenaga ahli yang kuasai bidang pertanahan, kemudian alat ukur teolodite, meteran, alat ukur yang canggih drone.

“Sehingga dengan demikian dapat diukur batas batas titiknya, yang selama ini diklaim masuk dalam wilayah PTPN dapat terpantau. Sekalian kita juga akan melakukan sidang lapangan,” katanya.

Kemudian, kita juga akan lihat batas-batasnya, mana HGU yang sudah pernah dikeluarkan BPN supaya terang semua, ada penyelesaian kasus per kasus.

“Kita berharap penyelesaian tanah dapat dituntaskan yang sudah berlangsung lama dan sudah memakan korban,” katanya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2