Waspada
Waspada » DPRD Sumut Minta Perusahaan Tidak Resah Soal Impor Emas
Medan

DPRD Sumut Minta Perusahaan Tidak Resah Soal Impor Emas

ANGGOTA Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur. DPRD Sumut minta perusahaan importir di daerah ini tidak resah menanggapi masalah impor emas yang viral di Jakarta. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur. DPRD Sumut minta perusahaan importir di daerah ini tidak resah menanggapi masalah impor emas yang viral di Jakarta. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Anggota Komisi B DPRD Sumut membidangi perdagangan, perekonomian dan distribusi produk pertambangan, Sugianto Makmur (foto) mengimbau perusahaan importir di Sumatera Utara tidak resah menanggapi masalah impor emas yang viral di Jakarta.

“Kita minta perusahaan importir jangan khawatir atas viralnya impor emas di Jakarta, sehingga Jaksa Agung diminta turun tangan,” ujar Sugianto Makmur, Selasa (15/6/2021) di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut.

Karena, lanjut Sugianto Makmur, penetapan HS untuk emas batangan sudah tepat, yaitu 7108.12.10 dengan deskripsi barang, baik emas bukan tempahan, dalam bentuk setengah jadi, bentuk bubuk, bentuk gumpalan, maupun ingot atau batang.

Namun masalah kemudian terjadi, bila yang diimpor perhiasan tapi memakai HS batang emas yang penetapan bea masuknya lebih rendah, sehingga timbul kerugian negara.

Disebutkannya, pemakaian HS 7113 dan 7114 untuk ‘barang perhiasan, barang hasil tempaan pandai emas dan perak, serta barang lainnya.

Terlebih lagi, dalam BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) pada catatan untuk Bagian XIV dan Bab 71 di no 9a, dijelaskan barang perhiasan berarti setiap barang kecil untuk perhiasan pribadi, misalnya cincin, gelang, kalung, bros, anting-anting, rantai arloji, leontin dan sebagainya.

Keperluan Pribadi

Sedangkan di 9b disebutkan, barang perhiasan berarti barang untuk keperluan pribadi dari jenis yang biasa dibawa dalam saku, tas tangan atau yang ada pada orang, seperti kotak rokok atau cerutu, kotak bedak.
“Artinya, di dalam catatan Bab, sudah jelas dideskripsikan, maka tidak perlu memaksakan HS Emas Batangan menjadi HS Perhiasan,” ujarnya.

Sementara di catatan no 10 untuk pos HS 7014, istilah barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak, meliputi barang tersebut sebagai ornamen, perangkat makan, perangkat hias, keperluan perokok dan barang lain untuk keperluan rumah tangga, kantor atau keagamaan.

“Jadi, selagi yang diimpor emas batangan, bukan perhiasan, maka sebenarnya tidak perlu takut, karena ada juga fasilitas pembebasan bea masuk bila memakai form pembebasan untuk meringankan importir dari membayar bea masuk,” ujarnya.

Anggota DPRD yang juga seorang ahli pabean ini minta PFPD di Sumatera Utara sebagai pemutus dokumen bekerja profesional. Bukan hanya untuk produk emas dan perhiasan, tapi juga untuk semua produk ekspor dan impor agar dwelling time yang singkat bisa dicapai.

Terkait disinyalir adanya impor fiktif emas sebagai ‘praktek pencucian emas’ hasil tambang liar, menurut Sugianto, sinyalemen tersebut perlu bukti.

“Di Sumut sendiri, banyak tambang liar yang hasil emasnya memang tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah dipajak. Alangkah bijaknya, bila tambang liar bisa ditampung dan diatur dalam suatu payung hukum, sehingga kerusakan lingkungan bisa diminimalisir dan pajak bisa dipungut,” ungkpanya.

Untuk itu, Sugianto berharap, perdagangan secara umum semakin efektif dan efisien, agar menarik bagi investor, khususnya biaya di pintu gerbang keluar masuk barang, yaitu pelabuhan laut dan pelabuhan air.

“Kita semua harus bekerja keras untuk mewujudkan sistem perdagangan yang sehat dan efisien,” kata Sugianto Makmur. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2