DPRD Sumut Minta Pemerintah Tak Bebani Harga Jual Sawit

  • Bagikan
WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. DPRD Sumut meminta pemerintah pusat tidak lagi membebankan harga jual kelapa sawit dengan retribusi yang akan disetorkan ke pemerintah daerah, karena ini justru membuat harga jadi anjlok. Waspada/Partono Budy
WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. DPRD Sumut meminta pemerintah pusat tidak lagi membebankan harga jual kelapa sawit dengan retribusi yang akan disetorkan ke pemerintah daerah, karena ini justru membuat harga jadi anjlok. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto), meminta pemerintah pusat tidak lagi membebankan harga jual kelapa sawit dengan retribusi yang baru, karena hal ini akan membuat harga jadi anjlok.

“Kita berharap tidak ada lagi beban bagi para petani sawit yang selama ini sudah terhimpit akibat banyaknya beban pajak,” kata Zeira kepada Waspada di Medan, Kamis (9/12).

Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merespon Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid ini telah disetujui oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (7/12).

Disebutkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan pungutan atau retribusi daerah baru di sektor usaha komoditas andalan Indonesia tersebut. Sehingga, nantinya pemerintah daerah (Pemda) setempat mempunyai hak untuk menagih retribusi kepada pengusaha yang menanam kelapa sawit di daerahnya.

Menyikapi itu, Zeira menyebutkan, pembebanan pajak meski dalam bentuk retribusi berbasis pada perkebunan kelapa sawit dikhawatirkan tak sebanding dengan retribusi yang akan disetor ke pemerintah pusat dan itu tidak banyak membantu sektor perkebunan.

Alasannya, beban pajak dan nonpajak atas turunan kelapa sawit sudah banyak dipungut negara, mulai dari pajak ekspor crude palm oil (CPO), pungutan CPO fund dan PPN.

“Sehingga akan dikhawatirkan akan membuat harga sawit jadi anjlok,” ujarnya.

Menurutnya, daerah hanya meminta akan adanya dana bagi hasil (DBH) bagi hasil CPO yang dikutip pemerintah pusat untuk dibagikan ke daerah.

“Kendati demikian kita memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat akan adanya uang mengalir dari hasil kelapa sawit kepada daerah,” katanya.

Dengan dana yang dikirim dari pusat dalam bentuk DBH akan membantu pembangunan yang berkesinambungan di Sumut guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *