Waspada
Waspada » DPRD Sumut Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Pro-rakyat
Medan

DPRD Sumut Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Pro-rakyat

ANGGOTA DPRD Sumut, Erni Ariyanti,SH,MKn. DPRD Sumut minta pemerintah ambil kebijakan pro-rakyat agar kehidupan petani karet kembali normal. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut, Erni Ariyanti,SH,MKn. DPRD Sumut minta pemerintah ambil kebijakan pro-rakyat agar kehidupan petani karet kembali normal. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut minta pemerintah ambil kebijakan pro-rakyat agar kehidupan para petani karet kembali normal.

“DPRD Sumut minta pemerintah ambil kebijakan pro-rakyat khususnya untuk sektor perkebunan,” kata anggota Komisi B DPRD Sumut, Erni Ariyanti, SH, MKn (foto) kepada Waspada, di Medan, Rabu (27/5).

Politisi Golkar ini menanggapi anjolknya harga getah karet di sejumlah kabupaten/kota, termasuk di Bandar Pulau, Asahan.

Harga getah karet sudah terjun bebas di kisaran Rp 3.000 – Rp 4.000 per kilogram dari harga Rp 6.500-8.500/kg.

Harga jenis getah karet ini tercatat yang paling rendah selama dua puluh tahun terakhir.

Anjoknya harga karet dikabarkan terjadi karena terhentinya proses ekspor karet di masa pendemi ini.

Diinformasikan juga, salah satu penyebabnya karena salah satu pabrik terbesar di Asahan tidak mau menerima getah karet rakyat.

Mereka lebih memilih mengelola hasil karet perkebunan milik mereka sendiri.

Informasi yang dihimpun, akibat merosotnya harga getah karet, para petani dikabarkan menjerit.

Masyarakat petani yang ada di kawasan perkebunan di Sumatera Utara menghidupi keluarganya dengan bertanam karet, sehingga mereka sangat menggantungkan nasib mereka pada komoditas subsektor perkebunan ini.

Terhadap hal ini, Erni Aryanti, anggota DPRD Sumut dari Dapil VI ini (Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan) berpendapat, merosotnya harga karet bukan saja terjadi di indonesia, tapi seluruh dunia.

“Ini terjadi karena mewabahnya virus corona, sehingga membuat harga getah karet menjadi berfluktuasi,” katanya.

Karenanya, untuk menghindari kian anjloknya harga-harga, Erni meminta pemerintah Provinsi Sumut melalui dinas terkait, termasuk Dinas Perkebunan untuk segera mengambil kebijakan pro-rakyat.

“Harus ada langkah konkrit, mengingat Sumut dikelilingi kawasan perkebunan yang menjadi lumbung devisa Pemprovsu,” katanya.

Meyinggung adanya praktik kecurangan yang diduga dilakukan para tengkulak yang mempermainkan harga karet, Erni meminta supaya hal ini segera dilaporkan.

“Kalau memang ada bukti atau temuan, silakan laporkan ke saya,” tegasnya.

“Kita, Komisi B akan memanggil dinas terkait, termasuk Dinas Perkebunan yang merupakan counterpart di komisi kita,” pungkas Erni Aryanti. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2