Waspada
Waspada » DPRD Sumut Minta Media Jadi Garda Terdepan Tangkal Hoaks
Medan

DPRD Sumut Minta Media Jadi Garda Terdepan Tangkal Hoaks

MEDAN (Waspada):  DPRD Sumut meminta insan media yang merayakan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021, Selasa (9/2) untuk berada di garda terdepan menangkal hoaks (berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A Hendro Susanto (foto)kepada Waspada, merespon HPN 2021, yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada insan pers, yang telah membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Merespon hal itu,  Hendro berpendapat sejalan dengan tema “Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi”, pers diharapkan menjadi garda terdepan, dengan menyajikan informasi berkualitas dan mampu menangkal hoaks.
Sebab, sebutnya, hoaks bisa berdampak luas dan bisa memecah-belah masyarakat dan mengganggu suasana kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
“Artinya,  penyampaian informasi kepada masyarakat di Sumut harus sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.

Kecepatan

Di bagian lain keterangannya, Hendro Susanto yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini, mencermati dinamika yang berkembang saat ini dengan kehadiran media sosial.
Sehingga, dibutuhkan kecepatan tanpa mengesampingkan kaidah jurnalistik yang ada,” ujarnya.
“Perlu ada pembaruan informasi dengan terus mewaspadai konvergensi dari teman-teman medsos yang main kecepatan,” lanjutnya.
Kalau fungsi kecepatan diambil alih oleh kawan-kawan jurnalis yang berpegang teguh pada kaidah etik jurnalistik, maka dirinya yakin bangsa ini akan dapat sesuatu yang luar biasa.
Menyinggung HPN, Hendro berpendapat, peringatan ini bertepatan dengan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ditetapkan melalui Keppres No 5 tahun 1985, harus menjadi bentuk koreksi dan evaluasi, baik untuk jurnalis itu sendiri maupun perusahaan media.
Hendro menyoroti kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas liputan masih menjadi persoalan yang masih dihadapi para insan pers.
Padahal, HPN telah ditetapkan sebagai momen perjuangan kebebasan pers dan kebebasan ekspresi menuju pemerintahan yang demokratis.
Karenaya, negara harus hadir untuk melindungi insan pers, demi sehatnya demokrasi di negara kita, lebih khususnya di Sumut.
“Kita berharap, di HPN ini juga tidak ada lagi bentuk kekerasan kepada para jurnalis di lapangan saat melakukan peliputan sesuai dengan kode etik jurnalistik ,” ucap politikus PKS Dapil Sumut 12 (Kota Binjai dan Kab Langkat) tersebut.  (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2