DPRD Sumut Minta Gratiskan Tes PCR

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti. DPRD Sumut minta gratiskan tes PCR. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti. DPRD Sumut minta gratiskan tes PCR. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti (foto), mendesak pemerintah untuk menggratiskan pembayaran tes PCR (polymerase chain reaction) yang diberlakukan di semua bandara di Indonesia. Alasannya, kewajiban itu sangat menyakiti hati rakyat di tengah pandemi Covid-19 dan dikhawatirkan menjadi ajang bisnis yang tidak sehat.

“Kita minta tes PCR digratiskan karena juga tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk ikut membantu menanggulangi pandemi,” kata Rudy kepada Waspada di Medan, Jumat (29/10).

Anggota dewan dari Fraksi PAN ini merespon pemberlakuan tarif tes PCR di semua bandara di Indonesia, yang harganya berbeda-beda. Ini dilakukan setelah Kementerian Kesehatan memutuskan besaran tarif tes PCR di Jawa-Bali maksimal sebesar Rp 275.000 dan di luar Jawa-Bali sebesar Rp 300.000.

Kebijakan terkait batas tarif tertinggi ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR. Aturan ini efektif berlaku mulai Rabu (27/10/2021).

Menyikapi hal ini, Rudy mempertanyakan perubahan harga yang terjadi secara periodik yang tidak mencerminkan asas keprihatinan dan kesamarataan.

“Dulu waktu ke Jakarta, saya ingat tarif PCR di atas Rp 1 juta, dan kini turun hingga menyentuh Rp 275 ribu. Kita bertanya: kenapa dulu harganya tidak bisa seperti sekarang,” katanya.

Permainan Bisnis

Menurut Rudi, kondisi perubahan harga itu terkesan telah menyakiti hati rakyat yang berjuang di tengah pandemi Covid-19.

“Kemudian, kita melihat ada semacam permainan bisnis dengan produsen dan importir yang membuat bahan baku PCR, sehingga harganya dari waktu ke waktu mengalami perubahan,” katanya.

Padahal jika dirunut proses biaya impor, dan produksi mulai dari komponen-komponen tes PCR, dan bahan habis pakai (BHP), biaya administrasi, overhead, dll, harusnya tidak mutlak dibebankan kepada masyarakat pengguna.

“Pemerintah saya lihat tidak cermat, misalnya meminta kalangan swasta untuk membantu menanggulangi pembiayaan tersebut, malah sebaliknya membiarkan terjadinya peluang ambil untung oleh produsen dan importir di ambang batas kewajaran, ” katanya.

Pihaknya khawatir ajang bisnis ini menjadi tidak sehat, dan produsen akan berlomba untuk mengimpor barang dan mengobral harga demi mendapatkan keuntungan di tengah pandemi.

Karenanya, wakil rakyat Dapil XII yang meliputi Binjai-Langkat itu mendesak pemerintah untuk mencermati dinamika Covid-19 yang berkembang saat ini, sehingga diharapkan tidak lagi secara beruntun menyengsarakan masyarakat.

“Saat ini, kita melihat kondisinya sudah membaik, pemerintah harus komit upaya pencegahan jangan lagi ada memberikan pembebanan biaya yang membuat aktifitas masyarakat jadi terbelenggu,” ujarnya. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *