DPRD Sumut Minta Aparat Penegak Hukum Kawal Dana Insentif Nakes

DPRD Sumut Minta Aparat Penegak Hukum Kawal Dana Insentif Nakes

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Ari Wibowo. DPRD Sumut meminta aparat penegak hukum untuk mengawal dana insentif tenaga kesehatan (nakes). Waspada/Partono Budy
ANGGOTA DPRD Sumut Ari Wibowo. DPRD Sumut meminta aparat penegak hukum untuk mengawal dana insentif tenaga kesehatan (nakes). Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Ari Wibowo (foto) meminta aparat penegak hukum untuk mengawal dana insentif tenaga kesehatan (nakes), guna mencegah praktik penyimpangan penyaluran dana tersebut.

“Kita minta aparat penegak hukum mengawal dana nakes, karena ini rawan terjadi penyimpangan,” kata Ari Wibowo kepada Waspada di Medan, Senin (26/7).

Anggota dewan dari Fraksi Gerindra itu merespon anggaran insentif nakes sebesar Rp 8,85 triliun dari APBN, namun yang baru terealisasi hanya Rp 2,09 triliun. Disebutkan, insentif itu adalah hak nakes dan harus segera diberikan, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menyikapi itu, Ari Wibowo mendesak Pemprovsu mencairkan insentif nakes di Sumut dan jika terdapat kendala, hendaknya dapat dibahas bersama-sama agar pencairan insentif nakes dapat dipercepat,” kata Ari.

Di tengah PPKM Darurat, kehadiran nakes menjadi sangat penting, karena mereka menjadi kelompok terdepan dalam penanganan Covid-19, terutama di rumah sakit atau rumah sakit rujukan.

“Nakes juga butuh perlindungan agar kesehatan mereka dapat terjaga dengan baik, yakni melalui dana intensif yang mereka terima,” sebut Ari.

Pekerja Keras

Menyinggung peran nakes, Ari menyebutkan, mereka adalah termasuk kelompok pekerja keras tanpa kenal lelah.

“Mereka rela tidak pulang, mereka bekerja bertaruh nyawa, kerja-kerja mereka atas dasar kemanusiaan. Maka pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut disegerakan,” tuturnya.

Atas dasar itu, Ari menegaskan, tidaklah patut ada indikasi untuk menunda penyaluran dana nakes dengan alasan yang tidak jelas. Di Sumut sendiri yang nakesnya tersebar di kabupaten/kota juga menunggu dana tersebut.

“Jika ditunda sampai waktu yang belum diketahui, nasib nakes dikhawatirkan akan semakin rawan, baik kesehatan maupun kesejahteraan mereka,” sebut Ari.

Di lain pihak, Ari menyebutkan, penyaluran intensif nakes diduga rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Apalagi jumlahnya sangat besar untuk satu provinsi, sehingga kita berharap pihak berwenang ikut berperan dan mengawasi penyaluran dana tersebut,” ujarnya. (cpb)

  • Bagikan