Waspada
Waspada » DPRD Sumut Komit Selesaikan Sengketa Lahan
Medan

DPRD Sumut Komit Selesaikan Sengketa Lahan

RAPAT dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut bersama Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Zei Ular, PT Lubuk Naga, Yayasan Apindo, Gapoktan Naga Jaya di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (29/7). DPRD Sumut komit selesaikan sengketa lahan. Waspada/Partono Budy
RAPAT dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut bersama Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Zei Ular, PT Lubuk Naga, Yayasan Apindo, Gapoktan Naga Jaya di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (29/7). DPRD Sumut komit selesaikan sengketa lahan. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada) DPRD Sumut komit selesaikan sengketa lahan  PT Lubuk Naga dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya. Dewan juga minta semua pihak tidak saling menyalahkan terkait kisruh areal seluas 261 hektar di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deliserdang itu.

DPRD Sumut komit selesaikan sengketa lahan, namun masing-masing pihak, yakni PT Lubuk Naga dan Gapoktan agar siapkan peta kawasannya.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut bersama Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Penanaman Modal, dll, Rabu (29/7).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Hendro Susanto dan Anggota HM Subandi, dihadiri sejumlah anggota. Di antaranya Irham Buana Nasution.

Franky Partogi Wijaya Sirait, Sri Kumala, Abdul Rahim Siregar, H Santoso, Tondi Roni Tua dan Rusdi Lubis.

Sementara dari Dishut Sumut yakni Kabid PGH Diahut, Djoner E.D Sipahutar, Kabid Dishut A.S Hutasuhut, Eddy Suryanto Purba (BPDAS), Jeremia Sebastian (Yasu dan PT Lubuk Naga).

Intan Mayasari Hutabarat (Yasu), Dwi Flora Purba (PT Lubuk Naga), Suondo Bambang H (Ketua Gapoktan) dan M. Yamin (Gapoktan).

Menurut anggota Komisi A,  HM Subandi  masing-masing pihak yakni PT Lubuk Naga dan Gapoktan agar siapkan peta kawasannya. Begitu juga dari Dinas Kehutanan.

“Selain itu, kita juga akan melakukan kunjungan lapangan, melihat langsung mana kondisi sebenarnya,” kata Subandi membacakan hasil kesimpulan komisi.

Harus Jelas

Subandi juga dalam kesimpulannya menegaskan, pihaknya meminta yang dipergunakan siapa saja alas haknya harus jelas.

“Untuk itu, kita minta dalam persoalan ini jangan ada yang tersakiti,” katanya.

Anggota Komisi A dari Fraksi Demokrat, Tondi Roni Tua dalam pertemuan itu minta cari jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

“Jangan ada menyalahkan PT Lubuk Naga, apalagi menyatakan Gapoktan benar. Initinya mari kita duduk bersama menyelesaikan ini untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Dewan mengusulkan dewan akan pertanyakan ke kementerian guna mempertanyakan ketegasan mereka dalam konflik ini.

Sebelumnya, General Manager PT Lubuk Naga, Jeremia Sebastian atau biasa dipanggil Jefri Ritonga, menegaskan PT Lubuk Naga memiliki izin dari Pemerintah terkait lahan seluas sekitar 375 hektar.

Ada lahan tersebut berada di :Desa Nagakisar dan Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, serta Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabuaten Serdang Bedagai (Sergai).

Namun dia mengaku kecewa sebagian diklaim pihak Gabungan Naga Jaya, yang ternyata telah dikelola oleh PT Lubuk Naga sejak tahun 1980-an (40 tahun) hingga saat ini.

“Awalnya lahan itu diperoleh dari ganti rugi masyarakat yang leluhurnya sudah mengelola lahan tersebut sebelum Indonesia Merdeka,” katanya.

Dari zaman Belanda, sambungnya, lahan itu bukan merupakan bagian dari hutan register.

Dasar Pengelolaan

Adapun dasar pengelolaan PT Lubuk Naga, jelas dia, adalah Surat Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan, terkait Izin Usaha Perikanan (IUP) No: IK-120 /D3.6777/88K tahun 1988.

Kemudian Surat dukungan Bupati Deliserdang untuk lokasi pertambakan udang Windu dengan surat No :503.523.3/481 tahun 1988.

Pertambakan tersebut terletak di Desa Nagakisar dan Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin.

Hingga izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah untuk keperluan proyek pembibitan dan budidaya tambak udang terpadu.

Itu dilengkapi unit pembekuannya dan makanan udang dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sumatera Utara.

Ini diupayakan melalui Keputusan Gubernur No: 593/28/K/BKPMD/Tahun 1988.

Selain itu, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) harusnya diterbitkan di atas lahan yang belum memiliki izin (lahan yang clear and clean).

Artinya, bukan di atas lahan yang masih dikelola oleh perusahaan/masyarakat.

Makanya, Jefri mengaku sungguh riskan adanya IUPHKm yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI tahun 2018 kepada Gapoktan Naga Jaya.

“Sebab faktanya PT Lubuk Naga bersama masyarakat masih mengelolanya hingga saat ini, dan telah mengantongi izin pengelolaan.

Dalam IUPHKm, disebut-sebut lokasi berada di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin.

“Namun faktanya Gapoktan Naga Jaya juga mengelola lahan PT Lubuk Naga yang berada di Dusun II dan III di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan,” tukasnya.

Hal senada ditambahkan Arsola Gultom, Koordinator Lapangan Yaso PT Lubuk Naga, menjelaskan perusahaannya menjalin kerjasama dengan APINDO Sumut dalam bidang pertanian dan pertambangan.

Dia mengaku perusaan merasa terusik dengan adanya klaim dari Gapoktan.

Apalagi sampai melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang bekerjasama dengan perusahaannya.

Sebelumnya Ketua Gapoktan Naga Jaya, Suondo Bambang H juga mengklaim sebagai pemegang izin seluas 261 hektar lahan di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2