DPRD Sumut Khawatir Penyekatan Jalan Timbulkan Klaster Baru Covid-19

DPRD Sumut Khawatir Penyekatan Jalan Timbulkan Klaster Baru Covid-19

  • Bagikan
WAKIL Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra. DPRD Sumut khawatir penyekatan jalan timbulkan klaster baru. Waspada/Ist
WAKIL Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra. DPRD Sumut khawatir penyekatan jalan timbulkan klaster baru. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra (foto), khawatir penyekatan jalan di 40 titik di sejumlah kawasan di Medan menimbulkan kerumunan baru yang berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

“Kita khawatir penyekatan justru menimbulkan kerumunan baru saat masyarakat secara bersamaan mencari jalan alternatif,” kata Misno kepada Waspada di Medan, Jumat (23/7).

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini merespon penambahan titik penyekatan dari 30 menjadi 40 titik saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan. Penyekatan dilaksanakan tetap seperti biasa dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB.

Menyikapi ini, Misno berpendapat Satgas Covid-19 bersama jajarannya termasuk aparat kepolisian perlu mengambil langkah, demi mencegah kerumunan. “Kita urai saja arus lalu lintas dengan lebih tertib, sehingga tidak menimbulkan titik kerumunan baru,” katanya.

Selain itu, semua petugas yang menerapkan PPKM darurat diminta untuk menjalankan tugasnya dengan baik. “Yang menjadi catatan kami di DPRD Sumut adalah dalam penerapannya aparat yang bertugas jangan lari dari esensinya. Kita mau mengurangi tingkat mobilisasi, mohon dilakukan dengan cara yang humanis,” katanya.

Dievaluasi

Di samping itu, perlu dievaluasi juga sejauh ini penyekatan jalan berpengaruh berapa persen terhadap mobilitas masyarakat. “Kalau tidak signifikan, kita butuh solusi lain,” ujarnya.

Terakhir, perlu diingat bersama esensi dari PPKM ini adalah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghentikan laju penyebaran Covid-19. Implementasinya tentu tidak mudah dan kita harus terus evaluasi agar ada cara yang lebih efektif lagi.

“Tentu kita tidak berharap ini diperpanjang, mengingat cost yang ditimbulkan di masyarakat cukup besar, namun tidak diimbangi dengan realisasi bantuan yang memadai dari pemerintah,” pungkas Misno. (cpb)

  • Bagikan