Waspada
Waspada » DPRD Sumut Harapkan Gubsu Dan Walikota Bersinergi Tanani Covid-19
Medan

DPRD Sumut Harapkan Gubsu Dan Walikota Bersinergi Tanani Covid-19

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. Waspada/ist
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut harapkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution menyudahi silang pendapat terkait kebijakan penanganan Covid-19. Dewan berharap keduanya tetap bersinergi mengendalikan penyebaran pandemi itu.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A Hendro Susanto (foto) kepada wartawan di Medan, kemarin menyikapi hubungan Gubsu dan Walikota yang terlihat tidak akur di mata publik dalam beberapa waktu terakhir.
Merespon ini, Hendro meminta kepada berbagai pihak untuk tidak semakin memperkeruh suasana antara keduanya.
Terlebih, menurutnya, saat ini masih dalam suasana Ramadhan, sehingga seluruh pihak diharapkan agar bisa saling menjaga satu sama lain.
Dan ia berpendapat, hubungan Gubsu Edy dan Wali Kota Bobby sebenarnya tak ada friksi sama sekali.
“Pihak lain jangan membumbui suasana ini. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang sejuk. Pak Edy salah satu gubernur yang dapat apresiasi karena pelaksanaan Pilkada Serentak di Sumut sukses, aman dan lancar. Dan saudaraku Bobby, pun dilantik langsung oleh gubernur. Jadi pihak ketiga jangan ada yang mengotori hubungan antara keduanya. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan hati,” katanya.

Diminimalisir

Hendro menambahkan perbedaan pendapat itu sebenarnya bisa diminimalisir, apabila setiap kepala daerah memahami UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam Undang-undang tersebut, sebut Hendro, diatur tugas pokok dan fungsi dari setiap kepala daerah. Termasuk juga dalam hal menangani pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini menilai dalam penanganan Covid-19, Gubernur Edy hanya menjalankan instruksi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yang kemudian ia sampaikan kepada wali kota maupun bupati di Sumut.
“Sebagai ketua Komisi A, yang tupoksinya membidangi pemerintahan, saya menilai sebenarnya walikota Kota Medan tidak perlu protes dengan kebijakan gubernur, kalau setiap kepala daerah memahami UU Nomor 23 tahun 2014. Dan tak perlu juga dibesar-besarkan lagi di media massa,” ujarnya.
Selanjutnya, sebagai wakil rakyat, ia berharap gubernur Sumut dan wali Kota Medan fokus saja menangani pandemi Covid-19 di Sumut.
Keduanya harus tetap saling bersinergi, sebab penyumbang angka kasus Covid-19 di Sumut adalah Kota Medan. Sehingga perlu kerjasama yang baik antara kedua pimpinan daerah tersebut.
“Tunjukkan bahwa Sumut dan Medan paling siap melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Edy sempat beberapa kali menegur Bobby terkait kerumunan masyarakat yang timbul di kawasan Kesawan City Walk dan dikhawatirkan bisa menjadi klaster Covid-19.
Lalu pada pertengahan pekan lalu, giliran Bobby yang menyentil Edy soal tempat karantina Covid-19 bagi WNI yang pulang ke Sumut selama masa mudik lebaran.
Menantu Presiden Joko Widodo itu merasa tidak dilibatkan dan menilai koordinasi Pemprov Sumut tidak berjalan dengan baik. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2