DPRD Sumut Dorong Gubsu Minta DBH Perkebunan 30 Persen Ke Jokowi

DPRD Sumut Dorong Gubsu Minta DBH Perkebunan 30 Persen Ke Jokowi

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) meminta Gubsu berkoordinasi langsung dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo terkait dana bagi hasil (DBH) perkebunan minimal 30 persen untuk Sumut.

“Upaya itu dinilai lebih efektif karena sudah lama Sumut mendambakan dana dari sektor yang termasuk primadona itu, sebagai ‘bahan bakar’ pembangunan dan kesejahteraan rakyat di wilayah ini,” kata Zeira menjawab wartawan, Kamis (25/11).

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut ini, Gubsu berkewajiban untuk terus mengingatkan pemerintah pusat mendorong direalisasikannya pajak bagi hasil daerah.

“Bila perlu Banggar, DPRD bersama pemprov dan kabupaten/kota untuk datang ke Jakarta bertemu dengan Presiden Jokowi memperjuangkan DBH pajak CPO,” jelasnya.

Menurutnya, sudah tepat Gubernur Edy kembali mengingatkan pemerintah pusat akan DBH perkebunan atau pajak CPO untuk dapat dibagikan ke pemerintah daerah.

Bahkan kata wakil rakyat dua periode ini, pihaknya sudah lama meminta ke Kementrian Keuangan dan Banggar DPR RI untuk dapat menindaklanjutinya dengan mendorong dibuatkan peraturan pemerintah mengenai DBH perkebunan kelapa sawit

“Sebab DPRD Sumut berkaca pada peraturan pemerintah dan Permenkeu terhadap DBH hasil perkebunan tembakau yang selama ini telah direalisasikan pemerintah pusat ke daerah,” katanya.

Padahal terdapat persamaan atas produk perkebunan yang dihasilkan. Bahkan saat ini pajak CPO merupakan sumber devisa negara terbesar selain minyak dan gas (migas).

“Karena memang selama ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan sawit di daerah mereka,” kata politisi PKB itu.

Apalagi saat ini, lanjut dia, banyak korporasi besar yang mengusai lahan sawit di daerah yang uangnya dibawa semua ke ibukota. Sisi lain, kutipan CPO di luar pajak yang dilakukan pemerintah pusat untuk membantu petani tidak berjalan efektif, bahkan uang yang tidak terserap di BPPKS sudah hampir mencapai Rp.20 triliun lebih.

“Jadi pertanyaan kemana uang tersebut digunakan? Sementara efek positifnya perkebunan kelapa sawit bagi daerah tidak dapat dirasakan langsung terhadap PAD sebagai sumber kekuatan pembagunan,” katanya seraya berharap pemerintah pusat dan DPP RI dapat mendengarkan suara ini sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap pembangunan daerah

Dibahas

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga, mengakui untuk DBH perkebunan sawit belum menjadi bagian dari dana transfer umum pemerintah pusat kepada pemda.

“Hal ini sedang dibahas di DPR RI untuk menjadi bagian dari DBH ke daerah yang nantinya akan dimasukkan dalam UU perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” katanya.

Sejauh ini, sebut dia, dana transfer umum dari pusat baru untuk DBH cukai tembakau. Yakni alokasi untuk provinsi hanya sebesar 30 persen dari alokasi Rp18.562.638.000 pada tahun anggaran 2022 ini. (cpb)

  • Bagikan