Waspada
Waspada » DPRD Sumut Bentuk Pansus Kehutanan
Medan

DPRD Sumut Bentuk Pansus Kehutanan

WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim saat rapat dengar pendapat dengan PT Gruti, PT Teluk Nauli dan Dinas Kehutanan Sumut di gedung dewan, Senin (29/6). Komisi B DPRD Sumut akan bentuk panitia pansus untuk menyikapi dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Gruti dan PT Teluk Nauli. Waspada/Partono Budy
WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim saat rapat dengar pendapat dengan PT Gruti, PT Teluk Nauli dan Dinas Kehutanan Sumut di gedung dewan, Senin (29/6). Komisi B DPRD Sumut akan bentuk panitia pansus untuk menyikapi dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Gruti dan PT Teluk Nauli. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Komisi B DPRD Sumut akan bentuk panitia khusus atau pansus kehutanan untuk menyikapi dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Gruti dan PT Teluk Nauli.

DPRD Sumut Bentuk Pansus Kehutanan setelah melihat ada berbagai masalah terkait reboisasi, tata batas pengelolaan, areal kerja dan aspek penegakan hukum.

Demikian disampaikan kata Ketua Komisi B Victor Silaen di Medan, Senin (29/6).

Dia mengatakan hal itu pada rapat dengar pendapat dengan PT Gunung Raya Utama Timber (Gruti), dan PT Teluk Nauli dan Dinas Kehutanan Sumut di ruang komisi.

Hadir di sana, Wakil Ketua Zeira Salim Ritonga, Sekretaris Ahmad Hadian, Thomas Dachi dan Sugianto Makmur, dan lainnya.

Mewakili PT Gruti hadir Kepala Perlindungan Hutan Ir Mawardi Nasution dan Kepala Bagian Umum HT Aritonang.

PT Teluk Nauli dihadiri langsung Direktur Ir Jasman Rivai dan Manager Forestry dan Perencanaan Ir Martin Butarbutar.

Adapun Dinas Kehutanan diwakili Kabid Pengawasan Hutan, Mery Caroline.

Menurut Victor, reboisasi hutan yang dikelola oleh PT Gruti terlihat tidak sesuai dengan keterangan Kepala

Perlindungan Hutan Ir Mawardi Nasution, yang menyebutkan, terutama rentang tahun peremajaan hutan dilakukan tiga tahun setelah penebangan.

Beda keterangan ini membuat anggota Komisi B Thomas Dachi sontak berang yang menyebut, PT Gruti melakukan rekayasa laporan.

“Macamana lah ini, setelah tebang, waktu tanam kembali 1 tahun, kenapa pula bisa tiga tahun,” hardik Thomas Dachi.

“Ini yang memberi keterangan ini bukan pimpinannya langsung melainkan utusan PT Gruti, sehingga saya usulkan kita buat pansus kehutanan supaya jelas semua,” kata Thomas Dachi.

Membingungkan

Kemudian terkait tata batas pengelolaan, menurut politisi Gerindra ini, terkesan membingungkan, terutama di Tanah Masa, Hibala dan Pulau-pulau Batu Timur, Nias.

Surat Keputusannya menggunakan dua putusan, yakni SK 44 dan 579 dengan aturan terkesan tumpangtindih.

“Patokan-patokan batas pengelolaannya tidak begitu jelas, ” katanya.

Adapun luas lahan untuk produksi kayu yang dikuasai PT Gruti berdasarkan SK 362/Menhut-III/2005 126.550 hektar, namun menyusut sesuai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 116.920, yang sebagian besar berasa di Nias.

Sedangkan PT Teluk Nauli sebagian areal kerjanya berada di Tapanuli dan sebagian kecil di Nias.

Thomas Dachi mengatakan, sebagai PT perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan.

Salah satunya berada di Kabupaten Nias Selatan, harusnys PT Gruti tidak sembarangan menguasai lahan.

Akibat tumpang tindihnya aturan dan izin, sejumlah warga di Nias teraniaya, karena lahan mereka dirampas.

Mereka sering menerima intimidasi, dan ancaman bahkan menyebabkan seorang tersangkut hukum.

Anehnya, Thomas menyesalkan keterangan kedua perusahaan itu yang menyebutkan mereka mengalami kerugian.

“Kalau rugi mengapa kalian teruskan usaha itu, tutup saja,” ujar Dachi.

Yang lebih disesalkan adalah saat menyebutkan rugi, PT Gruti bersama anak perusahaannya membagi-bagikan 4.500 sembako di kawasan Kecamatan Medan Polonia.

“Kalian tebangi pohon di Nias saja, lalu kalian bagi pula sembako di Medan. Siapa yang sakit jiwa ini,’ tanya Thomas.

Sebagai anggota dewan dari Dapil VIII yang mencakup Nias Selatan, Thomas Dachi merasa tersakiti dengan tingkah PT Gruti yang terkesan main akal-akalan.

Nah, belum lagi aspek penegakan hukum yang belum kunjung tuntas antara PT Gruti dengan masyarakat Nias yang tanahnya diserobot dan diberi gani rugi sesuka hati, ini harus kita selesaikan,” ujar Thomas Dachi.

Kemudian penggunaan bahan bakar minyak nonsubsidi yang berdasarkan patokan harga untuk industri sebesar Rp 9.200 per liter.

Tapi anehnya, bisa dibeli PT Gruti dengan harga Rp 7.975 untuk subsidi.

“Lalu invoice-nya pembeliannya dikeluarkan di Medan, tetapi diteken di Padangsidempuan, ini akal akalan semua,” katanya.

Dia meminta Komisi B segera membuat pansus, dan meninjau lokasi areal PT Gruti dan PT Teluk Nauli.(cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2