Scroll Untuk Membaca

Medan

DPRD Sumut Apresiasi Komisi VIII DPR RI Inisisasi Perda Pesantren

Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga berbicara dengan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang anggota H Ashari Tambunan ketika berkunjung ke Fraksi PKB DPRD Sumut, Rabu (11/12). Waspada/Ist
Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga berbicara dengan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang anggota H Ashari Tambunan ketika berkunjung ke Fraksi PKB DPRD Sumut, Rabu (11/12). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengapresiasi Komisi VIII DPR RI yang diketuai Marwan Dasopang yang telah menginisiasi terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Zeira kepada Waspada di Medan, Kamis (12/12) merespon kunjungan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dan anggota H Ashari Tambunan ke ruang fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumut, Rabu (11/12). Hadir di sana anggota dewan dari Fraksi PKB, Munir Ritonga, dan Dewi Fitriani.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

DPRD Sumut Apresiasi Komisi VIII DPR RI Inisisasi Perda Pesantren

IKLAN

Sebelum ke fraksi, wakil rakyat itu menggelar pertemuan dengan Komisi E DPRD Sumut yang membahas berbagai hal, termasuk validasi dan sinkronisasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan masalah haji.

Menurut Zeira, Perda Pesantren yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk kegiatan pesantren itu kini sudah masuk tahapan dalam kajian akademis oleh pakar terkait di Universitas Islam Sumut (UISU).

“Jika kelar nanti, Insya Allah Perda Pesantren yang sudah dibuat undang-undangnya atas inisiasi Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk ditetapkan menjadi Undang-undang, akan disahkan tahun 2025,” kata Zeira, yang juga anggota dewan dari PKB itu.

Di daerah lain, lanjut Zeira, Perda serupa sudah berjalan, dan untuk di Sumut, pihaknya meminta persetujuan dari para anggota dewan untuk menjadi inisiator terkait peraturan daerah tersebut.

Sebab saat ini, Perda Pesantren sangat dibutuhkan para pengajar, dan guru-guru agar pondok pesantren legalitasnya setara dengan sekolah lainnya.

Selain membahas masalah Perda Pesantren, Zeira mengatakan, pihaknya juga membahas masalah evaluasi dan siknronidasi data yang saat ini tidak tepat sasaran berkaitan dengan Prorgam Keluarga Harapan.

Kemudian, bantuan alat keselamatan, peralatan evakuasi yang akan diberikan ke Pemprovsu, dan Kabupaten/kota.

“Ini dilakukan karena minimnya peralatan tersebut saat terjadi musibah banjir dan tanah longsor di Kota Medan dan kota lainnya,” katanya.

Selain ke Fraksi PKB, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dan rombongan juga menyambangi kantor DPW PKB Sumut untuk membicarakan program khusus Komisi VIII untuk disampaikan kepada seluruh kader PKB. (cpb)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE