DPRD Sesalkan Premium Kosong Di Sumut, Pertamina Dituding Sembunyikan Data Distribusi

DPRD Sesalkan Premium Kosong Di Sumut, Pertamina Dituding Sembunyikan Data Distribusi

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut menyesalkan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis Premium di sejumlah daerah, termasuk Deli Serdang. Dewan menuding hal itu diduga terjadi karena PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dituding menyembunyikan data distribusi bahan bakar tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi B Dhody Thaher (foto) dan anggota Komisi Sugianto Makmur kepada Waspada di Medan, Rabu (17/11).

Dhody anggota dewan dari Fraksi Golkar itu merespon klaim PT Pertamina Patra Niaga yang tetap menyalurkan Premium yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan regulasi pemerintah.

Namun fakta di lapangan Premium mulai hilang di beberapa daerah di Langkat, Binjai, dan Deliserdang, Tanjungbalai. Di daerah tersebut, Premium sudah sangat sulit ditemukan, terutama sejak hadirnya Program Langit Biru (PLB).

Menyikapi hal itu, Dhody menegaskan, pihaknya sudah mendengarkan penegasan Pjs Executive GM Regional Sumbagut, Pierre Janitza Wauran, Selasa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B dan C pada 19 Oktober 2021 lalu.

Yakni, ada gangguan distribusi BBM di daerah akibat penerapan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semasa pandemi Covid-19 di Sumut yang secara periodik berubah-ubah.

“Tapi saya kira volumenya tidak mencukupi, ini masalah klasik yang selalu terjadi. Ada data distribusi BBM yang selalu diminta Pemprovsu, tetapi tak kunjung diberikan. Sepertinya ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan barangkali,” ujar Dhody.

Ditanya apakah DPRD Sumut akan memanggil Pertamina, Dhody menyebutkan, dewan sudah capek. “Selama setahun, ada 7 kali kita rapat, hasilnya gak pernah memuaskan kita,” katanya.

Pihak Pertamia menyebutkan kondisi yang terjadi saat ini disebut bukan karena kelangkaan BBM. Namun, stok BBM justru ada, hanya distribusinya saja yang terlambat.

Tak Ada Punishment

Hal ini ditepis anggota Komisi B Sugianto Makmur kepada Waspada.
Anggota dewan dari Fraksi PDI P ini menyebutkan, sudah sepantasnya Pemprovsu menghukum Pertamina akibat kelangkaan BBM.

“Ini kita prihatin, sudah beberapa kali langka, tapi tak ada punishment (hukuman) dan hingga kini kita tidak tahu persis berapa BBM yang sudah disalurkan ke seluruh SPBU, karena detail laporannya ada di Pertamina,” katanya.I

Merespon ini Humas Pertamina Agus menyebutkan, pihaknya sudah menyampaikan data yang diinginkan Pemprovsu tentang distribusi BBM. “Tapi ada aturan tentang Keterbukaan Informasi dari Presiden yang tidak memungkinkan seluruh data pasokan diberikan,” kata Agus.

Agus kepada Waspada usai pertemuan membenarkan hal itu. Namun dirinya lupa peraturan nomor berapa dari Presiden tentang keterbukaan informasi. “Lupa saya, bang,” kilahnya.

Mendengar keterangan ini, Sugianto tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya, mengingat informasi pasokan BBM diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pajak dan volume penyaluran.

“Kita sangat sangat kecewa, karena ini bukan pertemuan pertama kali kita bahas soal distribusi BBM, tapi Pertamina tetap belum memberikan detail laporan distribusi. Kita di sini tidak ada kepentingan, ini semua untuk masyarakat. Saya berharap ada tindakan tegas dari dewan,” kata Sugianto. (cpb)

Ketua Komisi B DPRD Sumut, Dhody Thaher. Waspada/Partono Budy

  • Bagikan