Waspada
Waspada » DPRD Optimis Perda Masyarakat Adat Segera Terealisasi
Medan

DPRD Optimis Perda Masyarakat Adat Segera Terealisasi

ANGGOTA DPRD Sumut, HM Subandi (dua kiri) saat mendengarkan orasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kantor Gubsu dan DPRD, Senin (7/9). DPRD Sumut optimis Perda masyarakat adat segera terealisasi. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut, HM Subandi (dua kiri) saat mendengarkan orasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kantor Gubsu dan DPRD, Senin (7/9). DPRD Sumut optimis Perda masyarakat adat segera terealisasi. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut optimis Peraturan Daerah (Perda) masyarakat adat segera terealisasi, dan diharapkan konflik agraria di Sumut dapat diatasi dengan baik.

DPRD Sumut optimis Perda masyarakat adat segera terealisasi melalui sidang paripurna September ini atau Oktober depan.

“Kita optimis bulan September dan Oktober ini, ranperda bisa masuk paripurna,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut, HM Subandi, kepada Waspada, Selasa (8/9).

Politisi Gerindra itu merespon aksi demo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kantor Gubsu dan DPRD, Senin (7/9).

Mereka menuntut Gubsu dan DPRD Sumut segera mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang tata cara pengakuan, perlindungan hak dan penetapan masyarakat adat Sumut.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Sumut ini, sebenarnya RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PMHA), sudah masuk dalam pembahasan periode Maret hingga Juli 2020.

Ranperda ini, yang masuk dalam 20 ranperda yang usulan dewan tahun 2019-2020, dan sudah menjalani pembahasan hingga Maret 2020.

Namun karena Covid-19, ranperda tadi terkendala hingga akhirnya Juli 2020 kembali menjalani pembahasan.

“Mudah-mudahan sampai Desember kita akan bahas, mengingat ranperda ini sudah masuk dalam program prioritas atau Program Pembangunan Nasional, ” katanya.

Kajian

Kata Subandi, peserta aksi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sudah memahami kondisi mengapa ranperda ini macet..

Ikut mendampingi Subandi saat menyambut aksi demo itu, Irham Buana Nasution dari Golkar, dan Meryl Saragih dari PDI-P.

Subandi menjelaskan, Ranperda masyarakat adat layak jadi Perda, selain naskah akademiknya sudah masuk DPRD Sumut, Komisi A DPRD Sumut juga melakukan kajian, studi banding pada sejumlah daerah, termasuk  Kalimantan Timur.

Selain itu, ini sesuai Permendagri No 52 thun 2014 tentang pengakuan masyarakat teritorialnya, berkait dengan hubungan darah, dan wilayah adalah kewajiban pemerintah mengakuinya.

Namun hal itu harus melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Dengan argumentasi itu, kita optimis terealisasi. Target kita bulan 9 atau 10 kita paripurnakan,” ujarnya.

Setelah Perda sah, status masyarakat akan jelas dan akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria.

Termasuk untuk kawasan yang berbatasan satu sama lain.

Dia juga mengharapkan pemkab/pemko ikut terdorong untuk menciptakan Perda serupa dan wajib memfasilitasi kehadiran masyarakat adat. (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2