DPRD Nilai Kadis BMBK Tak Hargai Dewan

  • Bagikan
DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). DPRD nilai kadis BMBK tak hargai dewan. Waspada/Ist
DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). DPRD nilai kadis BMBK tak hargai dewan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): DPRD nilai Kadis BMBK tak hargai dewan. Pasalnya, kepala dinasnya sudah dua kali mangkir, dan data yang diberikan tidak sesuai kebutuhan rapat.

“DPRD nilai Kadis BMBK tak hargai dewan. Dua kali dipanggil, kadisnya tak hadir.  Lagian data yang disampaikan terkesan akal-akalan saja,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Edi Susanto Ritonga, di Medan, Selasa (17/3).
Dia mengomentari rapat dengar pendapat Komisi D dengan Dinas BMBK di ruang dewan, Senin lalu.
“Jujur aja saya katakan ini akal-akalan disuruh pulang. Seharusnya data itu bisa bentuknya sebagai kolom data, neraca atau kolom anggaran,” kata Edi Susanto didampingi Sekretaris Komisi D Parlaungan Simangunsong.
“Tolong disampaikan sesuai dengan bentuk laporan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan juga anggaran mana yang kena rasionalisasi pada waktu tahun lalu,” katanya.
Data itu tidak mewakili seluruh kegiatan 2018, walau itu nantinya ada di LKPJ.
Kehadiran Dinas BMBK di DPRD Sumut terkait pembahasan realisasi anggaran tahun 2019 dan program kerja TA 2020.
Namun kadisnya, Effendi Pohan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Tidak Punya Kekuatan Struktural

Masih kata Edi, bahwa dengan tidak hadirnya kadis, maka data yang disampaikan juga tidak mempunyai kekuatan struktural kedinasan.
“Dan kita sepakat untuk menskor rapat ini dan akan kelanjutannya akan kita sesuaikan. Saya sangat miris dengan kondisi ini,” lanjutnya.
Juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) tak hadir. Laporan tidak bisa kita terima. Maka kita skor dan kelanjutannya akan kita sesuaikan,” katanya.
“Dan sampaikan kepada kadis agar saling menghargai, masih ada langit di atas langit. Itu kalau dia mau dihargai, tapi kalau dia tidak menghargai DPRD ini, ini yang kita herankan,” tegas politisi Hanura ini.
Senada, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong  mengaku kecewa, karena Kepala Dinas BMBK Provsu telah 2 kali tidak menghadiri undangan rapat.
“Sudah 2 kali dipanggil namun tidak hadir, dan seakan-akan kita yang menyesuaikan, padahal counterpart lah yang harus menyesuaikan,” katanya.
“Jangan kami dipandang sebelah mata. RDP hari Senin adalah pembahasan realisasi anggaran tahun 2019,” jelasnyanya.
Kehadiran BMBK dinilai penting, karena ini praLKPJ yang dibahas bulan 5. Selain itu, akan juga kita bahas realisasi anggaran 2020, yang sudah diparipurnakan.
Untuk itu, kami ingin tahu sampai sejauh mana sudah dilaksanakan,” pungkasnya.

Realisasi Anggaran

Senada, anggota Komisi D DPRD Sumut Azmi Yuli menambakan, bahwa RDP dengan Dinas BMBK Sumut sebaiknya ditunda.
Karena data yang diberikan tidak sesuai saat RDP yang digelar pada bulan Oktober 2019.

Lanjut Azmi, Komisi D DPRD Sumut ingin melihat realisasi anggaran 2019 baik dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak langsung.

Sehingga diperlukan data yang komprehensif untuk persiapan LKPJ 2019.

“Sekalian seberapa besar Silpa dan realisasi anggaran pemeliharaan yang begitu besar dalam waktu sesingkat mungkin dihabiskan.

“Kita kan belum tahu dari data yang diberikan hari ini. Selain itu kita sudah surati Dinas BMBK untuk menghadirkan Kepala UPTD yang selama anggaran berjalan sulit untuk berkordinasi,” katanya.

Karena banyak jalan provinsi yang rusak di dapil anggota komisi D sulit dikordinasikan kepada UPTD.

“Makanya kita usulkan rapat itu diskor sekaligus Dinas BMBK untuk menyempurnakan data-data untuk RDP selanjutnya karena sebentar lagi kita akan melaksanakan LKPJ 2019,” tukas Wakil Ketua F-Gerindra DPRD Sumut ini.

Sementara, Sekretaris Dinas BMBK Provsu Hasudungan Siregar mengatakan, data yang disampaikan pihaknya hanya secara garis besar, namun memiliki lampiran.

Hanya, lampirannya tak sempat digandakan untuk diberikan kepada Komisi D DPRD Sumut.
“Memang laporan ini kami sampaikan secara global, tetapi ada lampirannya dan kami tidak sempat memfoto-copy tadi,” katanya.
“Kami minta maaf kalau masih kurang lengkap dan akan kami lengkapi,” pungkasnya. (cpb)
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *