Waspada
Waspada » DPRD Minta Pemprovsu Relokasi Tambang di Madina
Medan

DPRD Minta Pemprovsu Relokasi Tambang di Madina

ANGGOTA DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar. DPRD minta Pemprovsu dan Madina relokasi tambang baru di Madina. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar. DPRD minta Pemprovsu dan Madina relokasi tambang baru di Madina. Waspada/Partono Budy

Medan (Waspada): DPRD minta Pemprovsu mencari langkah untuk relokasi tambang yang dianggap aman dari pencemaran lingkungan di Madina.

“DPRD minta Pemprovsu relokasi tambang di Madina untuk dijadikan kawasan mata pencarian baru,” kata anggota DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar kepada Waspada, akhir pekan lalu.

Ini menanggapi rencana Gubsu Edy Rachmayadi yang berencana untuk menutup tambang liar di Madina, karena diduga menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit dan kerusakan lingkungan akibat zat kimia merkuri.

Menurut politisi PKS ini, pihaknya menilai masih banyak langkah yang efektif ketimbang menutup tambang liar di Madina.

Relokasi tambang ke kawasan tambang baru, menurut anggota Komisi A DPRD Sumut ini, jadi salahsatu win-win solution masalah tambang liar yang akhir-akhir ini jadi sorotan.

Alasan mencari win-win solution, pertama karena faktor ekonomi. Usaha tambang, terutama tambang emas, yang dilakukan masyarakat di sana sudah berlangsung puluhan bahkan seratusan tahun.

Mata pencarian ini bahkan sudah dilakukan turun temurun untuk menafkahi keluarga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor tambang.

“Jadi kalau ditutup, saya kira akan menimbulkan persoalan baru. Harusnya dicari upaya yang dapat menguntungkan semua pihak,” kata Abdul Rahim Siregar.

Abdul Rahim merupakan dewan dari Dapil Sumut 7 yang meliputi Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Paluta dan Palas.

Langkah Pas

Kelompok masyarakat yang bermata pencarian sebagai petambang harusnya dilindungi.

“Yang perlu ditelusuri itu perusahaan tambang berskala besar, apakah terkait dengan pencemaran sungai yang terkontaminasi merkuri,” katanya.

Mercuri merupakan zat kimia berbahaya yang membahayakan kesehatan masyarakat, yang dituding sebagai penyebab lahir cacat dan korban meninggal di sana.

“Jadi karena ini menyangkut hajar hidup orang banyak, perlu langkah yang benar-benar pas dan tidak merugikan semua pihak,” kata Abdul Rahim, yang awal Desember 2019 sudah meninjau lokasi tambang saat melakukan reses DPRD Sumut.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, sedikitnya 6 bayi yang lahir di Madina dalam kondisi cacat dalam 5 tahun terakhir. Cacat bayi itu diduga karena dampak penggunaan zat kimia merkuri di operasional tambang emas liar di Madina.

Bupati Madina Dahlan Nasution sudah melaporkan kepada Gubernur Edy soal cacat bayi itu.

Bupati bahkan meminta semua pihak untuk ikut berperan dan mendukung penutupan tambang emas liar yang menggunakan merkuri di Madina.

Bahkan berdasarkan pernyataan beberapa ibu dari bayi cacat itu, sebut Bupati Dahlan Nasution, mengakui bahwa mereka saat hamil aktif bekerja di mesin pengolahan (galundung) menggunakan zat kimia sebagai tukang pencet (memisahkan batu halus).

Sementara para ibu hamil itu tidak menggunakan sarung tangan.

Kendati demikian, anggota DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar berpendapat, penyelesaian masalah tambang harus mengedepankan rakyat kecil, yang sudah menggantungkan hidupnya di sana. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2