Waspada
Waspada » DPRD Minta Pemprovsu Ganti Alat Tangkap Nelayan Tradisional
Medan

DPRD Minta Pemprovsu Ganti Alat Tangkap Nelayan Tradisional

KETUA Komisi B DPRD Sumut, Victor Silaen. DPRD Sumut minta Pemprovsu ganti alat tangkap nelayan tradisional. Waspada/Partono Budy
KETUA Komisi B DPRD Sumut, Victor Silaen. DPRD Sumut minta Pemprovsu ganti alat tangkap nelayan tradisional. Waspada/Partono Budy

Medan (Waspada): DPRD minta Pemprovsu untuk mencari langkah agar dapat ganti alat tangkap nelayan tradisional. Ini sejalan dengan pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K).

“Ini saya kira salahsatu solusi bahwa DPRD minta pemprovsu ganti alat tangkap nelayan tradisional,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumut, Victor SIlaen kepada Waspada, di ruang dewan, Selasa (25/2).

Hal ini menjawab maraknya aksi demo belakangan ini yang dilakukan para nelayan terkait aksi kapal-kapal pukat trawl yang menangkap ikan di zona tangkapan nelayan tradisional di Belawan.

Para nelayan menuntut agar pemerintah membuat Perda tentang pukat trawl (harimau) untuk menghentikan pukat trawl, yang sudah menyengsarakan nelayan kecil, terutama nelayan teri.

Sebagian besar nelayan mengeluhkan aktifitas kapal 10 GT (gross ton) yang menangkap ikan teri hingga ke tepi.

Tepatnya di bawah 5 mil perairan laut Belawan. Padahal, seharusnya mereka menangkap ikan di atas 10 mil perairan laut.

Adapun teritorial di bawah 5 mil laut merupakan kawasan tangkap rutin untuk kehidupan para nelayan dan keluarga.

Menurut Victor Silaen, pihaknya dapat menyadari bahwa aksi demo para nelayan, namun juga tidak dapat mengesampingkan bahwa pukat trawl juga bisa merusak ekosistem laut.

DPRD Sumut selain meminta kepada Pemprovsu untuk menyediakan dana untuk mengganti alat tangkap nelayan kecil, juga mengusulkan perlunya dibuat zonasi tangkap ikan.

“Maksudnya, zonasi nantinya menjadi lokasi alat tangkap sesuai jenis jenis dan kemampuan kapal. Kalau kapalnya kecil, ya lokasi tangkapannya tidak usah jauh-jauh, karena bisa merugikan nelayan itu sendiri,” kata politisi Golkar

Soal Perda tentang pukat trawl, Victor Silaen menyebutkan, sejauh ini peraturan menteri kelautan dan perikanan yang dijabarkan dalam Perda Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sudah memadai mengatasi pukat harimau.

Dukungan

Kepmen KP3K Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang pedoman teknik evaluasi efektivitas mensyaratkan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Agar mereka membantu para nelayan dengan alat tangkap yang memadai.

Karena d dalam juga diatur teknis alat tangkapan yang tidak boleh digunakan, teitorial eksostem laut dan kesimbangan habitat laut.

“Kalau memang di lapangan terjadi penyimpangan, kita tindaklanjuti siapa yang menyimpang. Kalau aturannya saya kira sudah bagus,” katanya.

Ke depan, Peraturan daerah yang digagas untuk melindungi nelayan secara maksimal boleh saja digagas, tetapi harus disinkronkan lagi dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni peraturan menteri.

Komisi B DPRD Sumut menegasksan, pihaknya setuju adanya revisi peraturan Menteri Kelautan No 71/2016 tentang alat tangkap nelayan.

Namun jika nanti turunnya menjadi Peraturan Daerah, harus disinkronkan lagi.

“Peraturan Daerah (Pergub) yang menjadi turunan Kepmen No 71/20196 nantinya akan dibahas lebih detil,” katanya.

Pokoknya, kita dukung nelayan tradisional, tetapi juga diingatkan bahwa merusak ekosistem laut juga tidak dibenarkan,”pungkasnya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2