Waspada
Waspada » Dinilai Wanprestasi, DPRD Minta Evaluasi HGU PT HPP
Medan

Dinilai Wanprestasi, DPRD Minta Evaluasi HGU PT HPP

RAPAT Komisi B DPRD Sumut dengan PT Hijau Pryan Perdana bersama masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Pane Sapokat di gedung dewan, Rabu (21/10). DPRD Sumut minta izin PT HPP dievaluasi karena dinilai wanprestasi. Waspada/Partono Budy
RAPAT Komisi B DPRD Sumut dengan PT Hijau Pryan Perdana bersama masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Pane Sapokat di gedung dewan, Rabu (21/10). DPRD Sumut minta izin PT HPP dievaluasi karena dinilai wanprestasi. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Komisi B DPRD Sumut minta evaluasi izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Hijau Pryan Perdana (HPP) seluas 314 hektar, yang berada di Labuhan Batu, karena diduga memanfaatkan warga sebagai tameng untuk mendapatkan izin tersebut.

“DPRD minta evaluasi bahkan kalau perlu cabut izin HGU PT HPP yang juga dianggap wanprestasi terhadap perjanjian dengan Koperasi Konsumen Pane Sepakat, 16 September 2013 lalu,” kata Ketua Komisi B, Viktor Silaen.

Dia mengungkapkan itu langsung pada rapat dengar pendapat dengan perwakilan PT HPP, Sekda Labuhan Batu Yusuf Siagian, BPN, Dinas Perkebunan Labuhan batu, dan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Pane Sapokat, di ruang dewan, Rabu (21/10).

DPRD Sumut, lanjut Viktor akan mengeluarkan rekomendasi berisikan usulan evaluasi dan rencana kunjungan Komisi B meninjau luasan hektar yang digunakan sebagai kebun plasma.

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah dewan mendengarkan penjelasan dari Kuasa Hukum masayarakat dan Koperasi Konsumen Pane Sepakat, Surya Wahyu Danil, yang menyebut PT HPP terkesan telah melanggar poin-poin kesepakatan yang diteken bersama dengan perusahaan pada 16 September 2013.

“Hingga kini pun tak satu poin perjanjian direalisasikan oleh PT HPP, sehingga kami berpendapat perusahaan telah wan prestasi,” sebut Surya.

Adapun salah satu poin itu adalah hasil produksi kebun plasma yang tidak diberikan kepada koperasi, dan tidak ada Rapat Anggaran Tahunan (RAT) yang sisa hasil usaha seharusnya diberikan kepada koperasi.

Bahkan Surya terang-terangan menyebut ada unsur korupsi dalam perjanjian itu. “Kita sudah ajukan somasi, tetapi tak direspon, malah diminta somasi kami dicabut, Kita siap laporkan ke KPK,” katanya.

Terus Berubah

Kepada PT HPP, diwakili Menejer Plasma Adi Hasan, Wakil Ketua Komisi B Zeira Salim Ritonga mencurigai luasan riil lahan HGU yang berdasarkan laporan terus berubah, dan besarnya biaya pengolahan kebun plasma sebesar seluas 11 hektar yang mencapai Rp 7 miliar.

“Dari data yang kami peroleh, izin pertama disebutkan 93,3 hektar, lalu berubah lagi jadi 113 hektar dan tadi disebutkan warga 134 hektar. Ini terus terang kita jadi curiga, dan ingin tahu siapa bank yang membantu kebun plasma ini,” ujarnya.

Dijelaskan, ada dugaan kehadiran koperasi yang seharusnya ikut mendukung kebun plasma, dijadikan tameng bagi perusahaan untuk mendapatkan luasan izin HGU PT HPP.

Berbekal kecurigaan itu, Zeira menegaskan, akan turun ke lokasi untuk mencari tahu kordinat luasan HGU, apakah benar sesuai laporan. “Dan kalau perlu kita inspeksi mendadak ke perusahaan, ” katanya.

Kejengkelan Zeira bertambah karena perusahaan hanya diwakili utusan setingkat menejer, sehingga tidak dapat memberikan keputusan.

“Ini ownernya ke mana, dan wajar kita curiga dari laporan warga yang menyebut mengapa masalah ini sudah lama tak dapat diselesaikan,” katanya.

Jika nanti ditemukan adanya kejanggalan, pihaknya minta izin HGU dievaluasi dan jika menyalah diminta segera dicabut.

Merespon semua tudingan itu, Menejer Plasma PT HPP Adi Hasan tetap berpendirian bahwa perusahaan tetap mengikuti aturan yang ada. “Begitu pun nanti kita evaluasi lagi, kita siap bantu,” kata Adi Hasan. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2