Waspada
Waspada » DPRD Minta BPJS Kesehatan Tetap Maksimal Layani Masyarakat
Medan

DPRD Minta BPJS Kesehatan Tetap Maksimal Layani Masyarakat

BPJS. DPRD minta BPJS tetap layani masyaarakat meski MA membatalkan putusan kenaikan iuran. Ilustrasi
BPJS. DPRD minta BPJS tetap layani masyaarakat meski MA membatalkan putusan kenaikan iuran. Ilustrasi

Medan (Waspada): DPRD minta BPJS Kesehatan tetap maksimal layani masyarakat.

“DPRD minta BPJS Kesehatan tetap maksimal layani masyarakat, meski MA sudah membatalkan kenaikan iurannya,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting menjawab wartawan di Medan, Rabu (11/3).

Menurut Baskami, pihaknya menghormati putusan MA batalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tetapi diharapkan pelayanannya tetap maksimal.

MA resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS setelah mengabulkan peninjauan kembali (judicial review) untuk membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019.

Alasannya, Perpres tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Meski putusan ini sudah keluar 27 Februari lalu, namun baru disampaikan resmi Senin (9/3) oleh MA melalui situs resminya, www.mahkamahagung.go.id.

Dengan pembatalan itu, iuran BPJS tetap bertahan di tarif sebelumnya.

Yakni, Rp 80 ribu bagi kelas I, Rp 55 ribu bagi kelas III, dan Rp 25.500 bagi pasien kelas III.

Menurut Baskami, putusan itu sudah tepat, mengingat saat ini masyarakat belum siap untuk menanggung beban iuran terlalu besar.

Baskami Ginting merasa yakin pemerintah akan menghormati putusan MA tersebut, dan menyikapi putusan tersebut secara arif dan bijaksana.

“Kita setuju dan mendukung putusan tersebut, jika dilihat dari kondisi ekonomi rakyat saat ini. Mungkin ke depannya, kalau situasi dan kondisi sudah memungkinkan, rakyatpun tidak keberatan dinaikkan iuran BPJS kesehatan,” ujarnya.

Audit

Berbeda dengan Baskami, anggota Komisi E DPRD Sumut, Budieli Laia justru menyalahkan pengelolaan keuangan BPJS sebagai penyebab terjadinya defisit keuangan badan tersebut.

“Harusnya diaudit itu keuangan BPJS, kalau minta naik, habislah rakyat kita,” ujar politisi PDI-P, yang dikenal vokal ini.

Ia mengambil contoh dalam rapat dengar pendapat dengan BPJS dengan DPRD Sumut 16 Januari 2020, pihaknya sudah mengusulkan perlunya terobosan baru dalam pengelolaan manajemen.

Alasan terobosan itu karena untuk Sumut saja, masih ada 3,5 juta warga yang belum tercover BPJS.

“Ini sebetulnya jadi lahan pemasukan, tetapi BPJS terus saja fokus hitung untung-rugi, kapan nyambungnya,” katanya.

Menyinggung putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran, Budieli berpendapat BPJS tetap maksimal melayani masyarakat.

“Carilah sumber pemasukan baru, buatlah regulasi yang memungkinkan rumah sakit di Sumut jadi peserta perawatan umum untuk pasien BPJS,” katanya.

“Jangan bikin regulasi yang membuat rumahsakit umum atau swasta ketar-ketir, yang akhirnya membuat rumah sakit sepi pengunjung,” katanya.

“Komisi E DPRD Sumut juga dijadwalkan akan mengundang kembali BPJS, rumah sakit umum pemerintah dan swasta dan dinas kesehatan untuk mendengarkan langkah lanjutan menyusul dibatalkannya iuran BPJS oleh MA,” kata Budieli. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2