Waspada
Waspada » DPRD Medan Stanvaskan Bangunan Hotel Central
Medan

DPRD Medan Stanvaskan Bangunan Hotel Central

RDP Komisi IV DPRD Kota Medan dengan pihak PT Aneka Industri dan Jasa selaku pengelola bersama Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Pemko Medan di gedung dewan, Selasa (11/2). Dalam pertemuan itu, DPRD Medan standvaskan bangunan Hotel Central. Waspada/Yuni Naibaho
RDP Komisi IV DPRD Kota Medan dengan pihak PT Aneka Industri dan Jasa selaku pengelola bersama Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Pemko Medan di gedung dewan, Selasa (11/2). Dalam pertemuan itu, DPRD Medan standvaskan bangunan Hotel Central. Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Komisi IV DPRD Medan rekomendasi untuk standvaskan bangunan Hotel Grand Royal Central di Jl Merak Jingga Kel Kesawan Kec Medan Barat. Alasannya, gedung yang berdiri di atas lahan Pemprov Sumut yang dikerjasamakan melalui sistem BOT (Bulid Operation Transfer) diduga menyalahi aturan.

Rekomendasi stanvaskan bangunan Hotel Central disepakati Komisi IV DPRD Medan dalam rapat dengar pendapat dengan PT Aneka Industri dan Jasa selaku pengelola, bersama Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Pemko Medan, di gedung dewan, Selasa (11/2).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak didampingi anggota Hendra DS, David Roni G Sinaga, Dedy Aksyari Nasution, Rizky Nugraha dan Syaiful Ramadhan.

Turut hadir mewakili pengelola Hotel Purna Irawan dan Sianturi. Sedangkan dari Dinas PKPPR Ahmad Cahyadi dan mewakili perizinan Lase.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Dinas PKP2R dan Dinas Perizinan akhirnya kita sepakat untuk menstanvaskan pembangunan hotel tersebut,” ujar Paul.

Dikatakan Paul, pihaknya bukan anti terhadap investor, tapi ingin investor yang membangun di Medan harus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada.

“Karena sudah jelas melanggar aturan, maka harus ditindak yakni stanvas. Kita sangat setuju investasi di Medan. Tetapi bukan berarti suka suka tidak ikuti aturan,” tegas Paul.

Anggota Komisi IV, Hendra DS yang awalnya menyuarakan agar pembangunan hotel tersebut distanvas. Hal tersebut disampaikannya setelah mendengar pemaparan dari instansi terkait.

“Kalau tidak ada izin, kita stanvas saja,” tegas politikus Partai Hanura ini.

Sarat Penyimpangan

Sebelumnya, Kabid pengendalian perizinan Dinas PKPPR Kota Medan Ahmad Cahyadi, mengatakan, untuk bangunan Hotel diterbitkan hanya 9 lantai.

Namun pembangunan di lapangan sudah 13 lantai. Begitu juga soal penyediaan ruang terbuka hijau tidak dipenuhi.

Parahnya lagi, perizinan untuk dokumen AMDAL dituding sarat penyimpangan, serta penyediaan lokasi parkir layaknya hotel tidak dapat dipenuhi.

Dalam rapat juga terungkap, bahwa lahan Hotel Cetral merupakan milik Pempropsu yang di BOT kan kepada PT Aneka Industri dan Jasa selama 13 Tahun.

“Izin tak bisa dikeluarkan tanpa kajian, tanpa AMDAL,” ujarnya.

Dalam isi rekomendasi pun dikuatkan Cahyadi, setelah mendapat rekomendasi stanvas tidak boleh melakukan kegiatan apapun di lapangan. Karena menurut Cahyadi tidak ada istilah stanvas parsial tapi keseluruhan.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Medan, Jhon Lase buka-bukaan mengenai ditolaknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh pihak pengembang untuk membangun Hotel Royal Grand Central.

“Saya sebenarnya gak mau buka-bukaan di sini, di forum ini. Tapi karena disebut izin diajukan Februari (2019) dan belum keluar, artinya sudah satu tahun,” ujarnya.

Mewakili pihak Pengenbang, Purna Irawan, mengakui bangunan Hotel Grand Royal Central hanya memiliki izin untuk 9 lantai. Sedangkan 4 lantai lainnya belum memiliki izin.

“Syarat-syarat yang dipenuhi sudah kami sampaikan cuma belum ada jawaban,” ujarnya.

Mengenai adanya penolakan izin dari DPMPTSP, Purna Irawan mengaku tidak tahu. (cyn)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2