MEDAN (Waspada): Komisi IV DPRD Medan pesimis permasalahan banjir di Kota Medan dapat teratasi tahun ini. Pasalnya pengerjaan infrastruktur Kota Medan masih tanpa perencanaan yang matang.
“Tahun ini, proyek infrastruktur kemungkinan bisa selesai. Tapi belum bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Memang kita lihat pembangunan terlaksana serentak. Tapi apakah sudah terukur? sudah survei konsultan? Takut kita tidak ada hasil survei yang menuju kepada suatu manfaat, seperti pemeliharaan dan perbaikan. Makanya, harus ada perencaanaan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Edwin Sugesti Nasution (foto), Kamis (6/1).
Edwin menjelaskan targetnya tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan mau menyelesaikan persoalan infrastruktur. “Namun, kita akan bertanya kembali, penyelesaian pengerjaan perbaikan infrastruktur, apakah bisa selesai juga dalam mengatasi persoalan banjir? jangan selesai proyeknya, banjirnya gak selesai,” ucap dia.
Karena, sambungnya, inti pengerjaan infrastruktur ini untuk menyelesaikan masalah. Misalnya menyelesaikan banjir dan genangan. Apalagi hingga akhir tahun lalu, kata Edwin, hampir di mana-mana drainase tumpat dan sendimen penuh.
“Ini apakah ikut selesai juga atau tidak. Jadi jangan proyeknya saja selesai, persoalan tidak selesai. ini kritik kepada Dinas PU. Karena yang masyarakat harapkan adalah dampak dari pengerjaan yang Dinas PU lakukan,” tuturnya.
Memperindah Kota
Tidak hanya menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan. Menurut Edwin Sugesti masyarakat juga ingin tahu, apakah dengan selesainya proyek infrastruktur juga mampu memperindah kota.
“Artinya apakah bisa memperbaiki wajah kota lebih baik dari yang ada selama ini. Termasuk juga mengatasi persoalan kemacetan di beberapa titik di kota Medan dengan perbaikan jalan,” terang dia.
Lantaran, jelas Edwin, di lapangan, banyak temukan keluhan masyarakat terkait pengerjaan proyek ini. “Misalnya ada pengaduan ke komisi IV melalui saya. Di daerah Tanjung Sari (Medan Selayang). Depan masjid misalny,a dalam pembangunan drainase ada yang tinggi dan ada yang rendah. Sehingga pembangunan memberikan masalah baru bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut,” beber dia.
Dia juga memaparkan keluhan masyarakat terkait tembok rumah yang rubuh akibat pembangunan drainase. Selain itu, masalah pembiaran sendimen yang tidak di angkut.
“Inilah pengaduan-pengaduan masyarakat ke kita. Bahkan ada yang sampai menimbulkan korban dari pengerjaan proyek ini. Makanya, Dinas PU harus matangkan perencanaan pembangunan infrastruktur ini,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Medan Syaiful Ramadhan, ingatkan Kepala Dinas PU Kota Medan Topan OP Ginting, agar komitmen seluruh persoalan infrastruktur akan tuntas di tahun ini.
“Kami di DPRD akan menggunakan fungsi kami mengawasi kerja-kerja beliau (Topan Ginting, red). Kalau saya ditanya, yang penting terbukti kinerjanya. Karena rakyat menunggu, apa bisa Pemko Medan mengatasi persoalan jalan berlobang dan banjir yang kerap terjadi,” pungkasnya. (h01)
