DPRD Medan Minta Pengusaha Di Medan Patuhi Aturan Ketenagakerjaan

DPRD Medan Minta Pengusaha Di Medan Patuhi Aturan Ketenagakerjaan

  • Bagikan
WAKIL Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST saat menerima pengaduan tiga juru masak Sushi Mentai beberapa waktu lalu. Foto/Mahbubah lubis
WAKIL Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST saat menerima pengaduan tiga juru masak Sushi Mentai beberapa waktu lalu. Foto/Mahbubah lubis

MEDAN (Waspada): Di Kota Medan masih banyak persoalan perselisihan perburuhan atau ketenagakerjaan. Seperti yang baru saja mengadu ke Komisi II DPRD Medan terkait kasus dugaan pemecatan sepihak terhadap tiga juru masak di restoran masakan khas Jepang, Sushi Mentai yang berujung damai.

“Saya sangat prihatin dengan masih banyaknya persoalan perselisihan perburuhan di kota Medan, sehingga kita minta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan untuk tidak bosan mensosialisasikan tentang peraturan tenaga kerja yang banyak sekarang ini,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST (foto) ada Jumat (11/6).

Sebutnya terutama soal sosialisasi bentuk bentuk perjanjian dimana harusnya menguntungkan kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha.

Dan ini katanya jika berjalan baik sebagai salah satu untuk mengoptimalkan iklim ekonomi di kota Medan lebih baik.

“Memang pengusaha itu harus benar- benar mengikuti peraturan ketentuan ketenagakerjaan. Kalau seandainya karyawannya kontrak maka kontraknya harus jelas. Kemudian harus dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan kota Medan. Untuk masalah tiga juru masak di Sushi Mentai ini kemarin ada pemutusan tenaga kerja dan saya mengucapkan kepada Disnaker Medan telah memediasi sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan karyawan tersebut,” ucap Sudari lagi.

Pada dasarnya, DPRD Medan itu memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan UU ketenagakerjaan, sehingga ia meminta Dinas ketenagakerjaan UPT I Sumatera Utara (Sumut) selaku pengawas benar-benar melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha yang sebutnya terkadang tidak faham terhadap peraturan ketenagakerjaan.

“Inilah fungsi pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan kota Medan maupun Dinas Ketenagakerjaan UPT I Sumut melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan dan arahan terhadap pelaku usaha,” tandasnya.(cbud)

 

 

  • Bagikan