DPRD Harapkan DPR Jangan Sengsarakan Ojol

  • Bagikan
PARA penarik ojek online (ojol) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Jumat (28/2). Terkait ini, DPRD Sumut harapkan DPR RI jangan menyengsarakan rakyat kecil, terutama para penarik ojol (ojek online) yang ada di seluruh Indonesia. Waspada/Surya Effendi
PARA penarik ojek online (ojol) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Jumat (28/2). Terkait ini, DPRD Sumut harapkan DPR RI jangan menyengsarakan rakyat kecil, terutama para penarik ojol (ojek online) yang ada di seluruh Indonesia. Waspada/Surya Effendi

Medan (Waspada): DPRD Sumut harapkan DPR RI jangan sengsarakan rakyat kecil, terutama para penarik ojol (ojek online).

“DPRD harapkan DPR jangan sengsarakan ojol dengan menghilangkan mata pencaharian mereka,” ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto kepada Waspada di gedung dewan, Jumat (28/2).

Ini menanggapi aksi demo para penarik ojol yang tergabung dalam berbagai elemen: Ojek Online Nasional (OJOL) dan Aliansi Ojek Online Sumut (AON)

Demo yang digelar mereka merupakan ekses dari pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Menoarfa 19 Februari lalu di DPR RI.

Nurhayati menolak penetapan kenderaan roda 2 jadi transportasi umum mengangkut manusia terkait terkait revisi RUU No 22/2009.

Kendaaan roda dua hanya dapat menjadi pengantar makanan, logistik dan barang saja.

Bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menggunakan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum, anggapan itu menurut politisi PKS ini tidak tepat.

Vietnam termasuk negara yang memberlakukan roda dua sebagai angkutan hingga kini tidak risih dengan kehadiran ojol.

Kordinator aksi ojol, Hendry Hutabarat dalam orasinya menegaskan, pemerintah wajib menyediakan transportasi umum yang layak untuk masyarakat.

“Kalau RUU yang sekarang direvisi kemudian disahkan, maka kehidupan sosial ekonomi rakyat semakin terpuruk,” katanya.

Dan itu sama saja melanggar Pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak Berpihak

Di hadapan para pendemo, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto menyebutkan, Rancangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kini direvisi pasal demi pasal, tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.

“Kita sesalkan rencana revisi itu, dan berharap semua pihak, termasuk penarik ojol dilibatkan dalam pembahasannya,” ujar Hendro.

Mereka berkesimpulan akan meneruskan aspirasi ojol ke DPR RI dan tidak mendengarkan pendapat pribadi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Menoarfa tentang revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Revisi yang dibahas 19 Februari lalu masih dalam pembahasan nota akademik. Namun sebagian besar anggota Komisi V menyetujui gagasan tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009.

Kemudian UU ini disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJR).

Pasal yang mengalami revisi adalah mengeluarkan klausul kendaraan roda dua sebagai transportasi umum.

Ini dianggap menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Kalau disahkan menjadi undang-undang, berarti kendaraan roda dua tidak dapat difungsikan sebagai angkutan umum layaknya ojol. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *