Waspada
Waspada » DPRD Sumut Desak PTPN II Hentikan Okupasi Lahan Warga Di Langkat
Medan

DPRD Sumut Desak PTPN II Hentikan Okupasi Lahan Warga Di Langkat

PENGADUAN - Anggota DPRD Sumut, Irham Buana Nasution (kanan) menerima pengaduan warga masyarakat dari Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI),di gedung dewan, Senin (21/9). DPRD Sumut desak PTPN II segera hentikan lanjutan okupasi lahan warga di Kampung Pertumbukan, Kec. Wampu, Kab. Langkat. Waspada/Partono Budy
PENGADUAN - Anggota DPRD Sumut, Irham Buana Nasution (kanan) menerima pengaduan warga masyarakat dari Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI),di gedung dewan, Senin (21/9). DPRD Sumut desak PTPN II segera hentikan lanjutan okupasi lahan warga di Kampung Pertumbukan, Kec. Wampu, Kab. Langkat. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut desak PTPN II segera hentikan okupasi lanjutan lahan warga di Kampung Pertumbukan, Kec. Wampu, Kab. Langkat.

DPRD Sumut desak PTPN II hentikan okupasi lahan warga di Langkat, karena lahan tersebut telah menjadi desa definitif dan tanah pertanian pangan rakyat.

“Kita minta PTPN II hentikan okupasi karena lahan itu sudah jadi lahan usaha warga selama 30 tahun dan jadi sumber mata pencaharian mereka,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution, Senin (21/9).

Politisi Golkar itu merespon pengaduan warga dari Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) yang datang ke ruang dewan kemarin.

Hadir Ketua Umum Pengurus Besar BPRPI Sumut, Alfi Syahrin, SE bersama Pengurus Wilayah BPRPI Langkat, S Husni dan rombongan.

Mereka datang ke Komisi A untuk memohon perlindungan hukum sekaitan dengan langkah PTPN II yang mengokupasi dan perusakan tanaman petani masyarakat adat rakyat penunggu.

Mereka sudah menyampaikan tindakan semena-mena PTPN II, mulai dari Presiden RI, Kapolri, dan seluruh pihak-pihak terkait lainnya.

Adapun lahan yang sudah rata dengan tanah seluas 30 hektar, tiga kampung lagi terancam serupa, yakni Kampung Pertumbukan dan Kampung Durian Slemak, Kec. Wampu, serta Kampung Pantai Gemi, Kec. Stabat

Lokasi Reformasi Agraria

Aksi okupasi ini melibatkan sejumlah ekskavator, 300 tentara, 100 Brimob dan 200 security PTPN.

Mereka merusak lahan yang merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) usulan BPRPI dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Pemerintah.

Menyikapi keluhan warga ini, anggota Komisi A Irham Buana Nasution mengingatkan PTPN II bahwa okupasi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), telah jadi sumber kehidupan warga selama 25 tahun lalu.

Selama kurun waktu itu, lahan seluas 60 hektar tempat bermukim 140 kepala keluarga itu sudah jadi sumber kehidupan warga.

Mereka mengusahai lahan dengan bertanam sayur mayur, pisang, padi dan jagung.

“Kita ketahui selama 25 tahun itu, tidak ada masalah apa-apa, namun tanggal 12 September, terjadi okupasi lahan seluas 30 hektar  untuk penanaman tebu,” katanya.

Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi yang memprioritaskan sektor ketahanan pangan, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Irham juga mengingatkan, sangat tidak pantas PTPN II melakukan okupasi saat situasi Covid-19.

“Tentu saja membuat warga  resah, dan kalau kita biarkan kita khawatir kesabaran mereka akan habis,” katanya.

Menurut Irham, kalau terbiarkan, akan menimbulkan konflik horisontal.

Komisi A, lanjut Irham akan mengundang PTPN II dan jajarannya dan pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan terkait langkah okupasi lahan tersebut.

Irham minta PTPN II membiarkan masyarakat BPRPI melakukan aktifitas pengolahan tanah sembari menunggu penyelesaian sengketa lahan oleh Pemprovsu.

Sebelumnya, pihak PTPN II Kebun Kwala Madu melalui Plt Manajer, Irwan SP sudah meyurati Kapolres Langkat dan pihak sehubungan dengan rencana pelaksanaan penanaman tebu pada lahan mereka.

Mereka akan melakukan pengolahan tahan dan penanaman tebu pada areal garapan kebun Kwala Madu, Rayon Kwala Bingei. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2