DPRD dan Pemprovsu Diminta Bersinergis Wujudkan Ranperda

DPRD Dan Pemprovsu Diminta Bersinergis Wujudkan Ranperda Berkualitas

  • Bagikan
Ranperda.DPRD dan Pemprovsu diminta bersinergis wujudkan Perda berkualitas
Ranperda.DPRD dan Pemprovsu diminta bersinergis wujudkan Perda berkualitas

Medan (Waspada):  DPRD dan Pemprovsu diminta bersama-sama bersinergis untuk wujudkan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang berkualitas.

“DPRD dan Pemprovsu diminta bersinergis wujudkan 25 Ranperda yang tahun 2020 ini optimis dapat dapat diselesaikan,” kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sumut, H Zainuddin Purba, SH.

Dia mengatakan hal itu saat Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Pembahasan dan Penetapan Propemperda 2020, Selasa (4/2).

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut optimis semua Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) yang sudah diprogramkan tahun 2020 bisa diselesaikan.

Seperti diketahui, DPRD Sumut berencana akan memprogramkan 25 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai Propemperda Sumut pada 2020.

“Kita harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan semua Propemperda yang sudah kita programkan di tahun 2020 ini dan hutang sisa Propemperda 2019,” katanya.

Dijelaskannya, dari sisi jumlah memang Propemperda 2020 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Propemperda 2019 lalu.

Hal ini menjadi pertanda dan langkah awal sebagai anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi dan kinerja selama tahun 2020 ini.

“Kita semua harus jujur bahwa produk legislasi yang merupakan bagian dari fungsi yang harus kita jalani harus dilakukan optimal,” tegasnya.

Komitmen

Menurut Zainuddin Purba, penyelesaian semua Propemperda yang sudah direncanakan bisa dilakukan kalau semuanya punya komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan fungsi kita sebagai anggota legislatif.

“Kita semua harus menjadikan tahun 2020 sebagai tahun aksi di lembaga yang terhormat inu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dihadapan masyarakat Sumut,” imbuhnya.

Kemudian, lanjutnya, guna menindaklanjuti Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penyusunan Propemperda, maka Penyusunan Propemperda Provsu 2020 harus memperhatikan mekanisme penyusunan Propemperda .

Ini harus sesuai UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Permendagri No. 80 tahun 2015.

“Sinergitas antara Pemprovsu dan DPRDSU diperlukan dalam kesiapan penyusunan Propemperda serta mewujudkan Perda yang berkualitas di Sumut,” kata Zainuddin lagi.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut juga menyarankan,  semua anggota legislatif untuk mewujudkan implementasi kebijakan pembentukan Perda yang efektif, maka pelaksana maupun kelompok sasaran harus membuat program yang bersifat operasional dan membentuk SOP pembentukan Perda. (cpb)

  • Bagikan