DPR RI Diminta Beri Perhatian Pada Asrama Haji

DPR RI Diminta Beri Perhatian Pada Asrama Haji

  • Bagikan
KETUA Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang bersama rombongan berfoto dengan Kepala UPT Asrama Haji Medan,Ramlan Sudarto disela kunjungan. DPR RI diminta beri perhatian pada Asrama Haji Medan. Waspada/Anum Saskia
KETUA Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang bersama rombongan berfoto dengan Kepala UPT Asrama Haji Medan,Ramlan Sudarto disela kunjungan. DPR RI diminta beri perhatian pada Asrama Haji Medan. Waspada/Anum Saskia

MEDAN(Waspada): DPR RI diminta untuk beri perhatian pada Asrama Haji yang minim dana akibat Covid-19. Jika badai pandemi tidak berakhir dalam waktu dekat, Asrama Haji Medan tidak mampu lagi mendanai operasional gedung dan gaji karyawan.

DPR RI diminta beri perhatian pada aset Asrama Haji yang mengalami kerusakan, karena pemeliharaan tidak optimal akibat pendanaan yang minim.

Hal ini dikatakan Kepala UPT Asrama Haji, Ramlan Sudarto, Rabu (26/8).

Dia mengatakan hal itu usai mendampingi Komisi 8 DPR RI yang meninjau kondisi asrama yang selama pandemi Covid-19 tidak menerima pendapatan lagi.

Kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI disambut Kepala UPT Ahmed, H Ramlan Sudarto, Plt Kakanwil Kemenagsu Dr HM David Saragih, para kepala bidang di Kanwil Kemenagsu dan pejabat terkait lainnya.

“Terasa sangat sulit, karena penghasilan minim, tapi biaya operasional tetap berjalan. Bantuan operasional dari pusat tampaknya tidak bisa sepenuhnya memenuhi operasional,” kata Ramlan.

Karenanya, lanjut Ramlan, DPR RI diminta beri perhatian pada Asrama Haji  guna peningkatan kualitas layanan kepada umat dan masyarakat umum.

Disampaikan Ramlan, dalam kondisi normal UPT Ahmed mampu menyumbang pemasukan bukan pajak relatif besar kepada negara.

Akan tetapi, akibat pandemi ini seluruh layanan praktis ditutup, sehingga Ahmed terpaksa menerapkan beberapa langkah efisiensi.

Itu dilakukan karena Asrama Haji hanya mengandalkan anggaran DIPA dari pemerintah.

Karena itu, sebut Ramlan berharap Komisi 8 dapat ikut mendorong proses pemberangkatan umrah dalam waktu dekat ini.

Diharapkan Asrama Haji Medan dapat dijadikan sebagai lokasi persiapan akhir sebelum keberangkatan dan mewajibkan kepada calon jemaah untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dicarikan Solusi

Ketua rombongan Komisi 8 DPR RI, H Marwan Dasopang kepada wartawan menyampaikan, kunjungan guna memastikan kondisi Ahmed, mengingat sekian lama tidak beroperasi.

Bahkan pada musim haji 1441 H tahun ini tidak digunakan sebagai embarkasi dan debarkasi.

Ini dilakukan karena Indonesia tidak memberangkatkan jemaah hajinya tahun ini disebabkan pandemi.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, kesiapan fasilitas di Ahmed ini sangat mendasar,

Sebab sesuai nota yang disampaikan Kerajaan Arab Saudi, maka kemungkinan besar dalam waktu dekat ini akan membuka perjalanan ibadah umrah.

Langkah ini akan diambil mengingat kunjungan ke Haramain (dua tanah haram) merupakan kebutuhan umat dan Arab Saudi juga sekian lama tidak menerima jemaah umrah.

“Kalaupun jadi dibuka, maka protokol kesehatan secara ketat akan diterapkan,” katanya.

Ini tentu saja kesiapan Asrama Haji Medan sangat dibutuhkan sebagai tempat terakhir menentukan kesiapan jemaah umrah sebelum bertolak ke tanah suci.

Dia seraya menyebut akan mengusulkan Ahmed sebagai salah satu sumber pemasukan negara bukan pajak.

Soal dibukanya layanan UPT Ahmed, Marwan Dasopang menyampaikan akan menyesuaikan dengan zonanisasi penyebaran virus corona yang ditetapkan Tim Gugus Tugas setempat.

Menurut dia, jangan sampai ketika dibuka, Ahmed malah jadi cluster penyebaran Covid-19.

Padahal di sisi lain kita mengkhawatirkan sarana Ahmed rusak karena hampir setahun tidak dipakai.

Untuk itu kunjungan DPR kali ini guna memastikan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

“Juga akan diusulkan solusi untuk mempertahankan asrama haji ini tetap ada dan bisa bermanfaat,” katanya. (m22)

  • Bagikan