Waspada
Waspada » DPR Harus Perkuat Kepolisian Terbitkan STNK, SIM dan BPKB
Medan

DPR Harus Perkuat Kepolisian Terbitkan STNK, SIM dan BPKB

AKADEMISI dari UMSU Dr Alpi Sehari, SH, MHum berpendapat, DPR RI harus perkuat kepolisian yang selama ini terbitkan STNK, SIM dan BPKB. Waspada/Ist
AKADEMISI dari UMSU Dr Alpi Sehari, SH, MHum berpendapat, DPR RI harus perkuat kepolisian yang selama ini terbitkan STNK, SIM dan BPKB. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Akademisi dari UMSU Dr Alpi Sehari, SH, MHum berpendapat, DPR RI harus perkuat kepolisian yang selama ini terbitkan STNK, SIM dan BPKB.

“DPR RI harus perkuat kepolisian terbitkan STNK, SIM dan BPKB yang selama ini juga sudah berjalan baik,” kata Dr Alpi Sehari, di Medan, Jumat (14/2).

Dia menanggapi wacana Komisi V DPR RI yang mengusulkan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dilakukan Kemenhub RI.

Seharusnya, kata dia, DPR mendukung dan memperkuat kepolisian yang sudah menangani urusan tersebut.

Dr Alpi menjelaskan, selama ini pihak kepolisian khususnya Korlantas yang memberikan pelayanan dan menerbitkan SIM, STNK dan BPKP sudah berjalan baik.

“Ini kan berkaitan dengan pelayanan publik, dalam indikator pelayanan publik itu ada dua, yaitu good governance dan clean governance,” katanya.

“Artinya, pelayanan publik dilakukan Ditlantas didasarkan oleh dua dimensi itu,” ucapnya menilai pelayanan publik dilakukan kepolisian sudah baik.

Menurutnya, jika kewenangan yang sudah dicapai itu diserahkan kepada instansi lain, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, maka pelayanan publik akan mundur.

“Nah kalau seandainya kewenangan diberikan kepada instasi lain saya khawatir pelayanan akan mundur,” ucapnya.

Kemudian dalam hal ini kepolisian memiliki pengawasan ketat terhadap fungsional dalam pengurusan SIM, STNK dan BPKP.

“Polisi juga memiliki pengawasan terhadap fungsi-fungsi. Kalau Dishub kan tidak. Kemudian berkaitan pengawasan, kalau diserahkan kepada Dishub hirarki pengawasannya jadi amburadul,” sebutnya.

Alpi mengatakan, pengawasan Polri sangat berjenjang. Kalau Dishub dibawah naungan provinsi dan bupati, kalau kepolisian secara hirarki ada Irwasda, dan Korlantas.

“Contoh kalau terjadi pungli dan komplin, responnya akan cepat,” ujarnya.

Polri juga memiliki sarana dan prasarana memadai dan didukung personil yang sudah ada. Selain itu  Regident Lantas mampu mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan melihat plat motor.

“Seandainya diserahkan ke Dishub, proses hukumnya tidak efisien,” sebutnya lagi.
Untuk itu, ia menyarankan agar Komisi V DPR RI mendukung penuh Polri dalam mengelola SIM, STNK dan BPKP.

“Saya sarankan kepada Komisi V, sudah efektif yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas, jadi DPR harus memperkuat dan mendukungnya,: ujarnya

Perlu Kajian

Sementara, guru besar Unimed Prof DR Ibrahim Gultom menilai, pengalihan manajemen pengurusan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kemenhub perlu ada kajian akurat, agar manajemennya tidak semakin parah.

“Persiapannya harus matang dulu. Sejauh ini masih ditangani Polri. Tentu jika ditinjau dari semua aspek, selama ini sudah bagus. Seperti contoh adanya terobosan smart SIM,” ujarnya.

Ia mengatakan, Polri telah membuat terobosan yang lebih untuk meningkatkan pelayanan bermutu.
Terlepas masih adanya kelemahan, justru dari kelemahan itulah untuk memperbaiki semuanya, termasuk menerapkan konsep-konsep.

“Kalaupun terjadi peralihan, apakah Dishub sudah siap, baik SDM  dan perangkat-perangkat yang lain.

Kalau dari kepolisian terjamin dari atas ke bawah. Kalau Kemenhub, kalaupun ada itu cuma di provinsi. Kalau pun nanti dikembangkan, akan memakan biaya juga, membuat kantornya, menyiapkan SDM nya dan perangkat-perangkat lain,” ujar Ibrahim.

Menurutnya, wacana ini masih usulan. Masyarakat jangan terlalu resah dan ikuti saja perkembangannya.
Kalau pun ada peralihan, harus keluar dulu peraturannya seperti Kepres dan lain-lain. Yang pasti, UU Lalu Lintas harus diubah dulu dan itu proses yang sangat panjang. (m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2