MEDAN (Waspada): Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (DPD IMM), kembali mendatangi Mapoldasu Jl SM Raja Medan, dan mengultimatum Kapoldasu untuk segera memeriksa oknum Plt Bupati Langkat, oknum Kepala BKD dan oknum Kepala Dinas Pendidikan Langkat terkait dugaan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di lingkungan Pemkab Langkat.
Ultimatum itu disampaikan Ketua DPD IMM Sumut, M Arifuddin Bone, dalam orasinya ketika menggelar aksi unjukrasa damai di depan Mapoldasu, Selasa (13/2) menyikapi aksi mereka sebelumnya terkait oknum kepala daerah dan pejabat lainnya yang diduga terlibat dugaan suap dan penyalahgunaan jabatan pada rekrutmen PPPK 2023 di Sumut.
“Kita minta Poldasu tidak tebang pilih memeriksa kepala daerah yang terlibat dugaan suap dan penyalahgunaan jabatan pada rekrutmen PPPK 2023 di Sumut, tegas Arif – sapaan Arifuddin – dalam orasinya.
Menurut Arif, pihaknya mengapresiasi ketegasan Poldasu yang sudah memanggil beberapa kepala daerah dan sudah menetapkan beberapa tersangka panitia rekrutmen PPPK di Sumatera Utara. “Tetapi, itu masih belum cukup,” imbuh Arif.
“Kami juga sangat kecewa atas ketegasan Poldasu yang terkesan pilih kasih. Hingga saat ini di Kabupaten Langkat belum ada muncul nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Karena, kata Arif, sangat jelas didapatkan bukti kecurangan di Kabupaten Langkat itu sendiri. Diduga banyak sekali kejanggalan yang ditemukan, mulai dari dugaan pungutan liar (pungli) ke beberapa guru honorer, pemungutan untuk penempatan dan ujian Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang diduga tidak transparan dan objektif
Menyikapi aksi unjukras itu, Poldasu melalui Kanit 3 subdit 3 Tipikor Dirreskrimsus AKP. Rismanto Jaya Negara Purba dan Kanit 1 Subdit 3 Tipikor Dirreskrimsus Kompol Riski Akbar tidak memberikan jawaban yang konkret yang terkesan tidak ada progres yang berarti.
Namun, disebutkan jika Poldasu akan menetapkan tersangka. Hanya saja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara menganggap ini hanya jawaban diplomatis.
“Kami meminta supaya lingkungan pemerintahan bersih dari praktek KKN. Hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian merosot. Kami akan membuat aksi lanjutan pada minggu ini sebagai bentuk keseriusan kami. Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Arif.
Usai berorasi, peserta aksi membubarkan diri dari Mapoldasu dengan tertib. (cpb/rel)
