MEDAN (Waspada): Setelah dari Kantor Camat Medan Belawan beberapa pekan lalu, kini sejumlah dosen Universitas Medan Area melakukan pengabdian masyarakat di Kantor Camat Lubuk Pakam pada Senin, (1/4).
Pada kesempatan itu langsung hadir Camat Lubuk Pakam, Drs. Syahdin Setia Budi Pane, Para dosen UMA, yakni Prof.Drs Syafruddin Rironga,MAP Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, Dr. H. Budi Hartono, M.Si.
Mereka mengedukasi para jajaran pegawai kecamatan Lubuk Pakam terkait Diabetes, , upaya penanggulangan cybercrime dengan menggunakan pendekatan etika siber dan budaya siber serta terkait tata kelola pemerintahan menyosong paradigma new publik governance.
‘Berdasarkan data, kasus Diabetes di Sumut terbesar adalah Deliserdang. Untuk itu sangat penting semua jajaran pegawai maupun masyarakat harus tau penanganan Diabetes baik yang sudah terkena maupun belum,” ucap Syafruddin Ritonga.
Dijelaskannya, bahwa Indonesia pada tahun 2021 jumlah penderita diabetes mencapai 9,1 orang, tahun 2022 naik 10,6 juta, dan berdasarkan data organisasi kesehatan dunia diprediksi kasus Diabetes akan terus meningkat hingga 2030.
“Indonesia saat ini menduduki peringkat ke 4 setelah Cina, India dan Amerika Serikat,” paparnya
Pengobatan dan pencegahan diabetes katanya mengikuti edukasi, penyuluhan, dan saran dokter, pola makan bergizi dan seimbang, hidup aktif dan sehat, minum obat dan kontrol gula darah.
Pada moment itu, Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH Kepala Pusat Kajian Magister Hukum UMA juga memberikan edukasi soal kebijakan penanggulangan tindak pidana siber (Cybercrime) dengan pendekatan lerjasama internasional
“Dalam upaya penanggulangan tindak pidana siber (cybercrime) dapat dilakukan dengan kebijakan hukum pidana dengan Undang-Undang ITE dan Kebijakan Non Penal harus dilakukan dengan melakukan kerja sama internasional dengan melakukan kolaborasi antara aparatur penegak hukum dalam upaya penanggulanganya,” ungkapnya.
Sedangkan materi lain tentang good governance in goverment oleh Dr. H. Budi Hartono, M.Si menyatakan bahwa good governance memiliki 8 karakteristik yaitu konsensius, partisipasi, sesuai aturan hukum, efektif dan efisien, ekuitas dan inklusifitas, rssponsif, transparan, dan akuntable.
“Sedangkan untuk memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik memiliki 5 Persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu : Transparansi, Independen, Akuntabilitas, Partisipasi, Koordinasi. Untuk Pemerintahan Indoensia ke depan hendaknya, diarahkan pada setiap Tujuan, sasaran, Visi dan Misi ditekankan pada Pengembangan Program yang bersifat Inovasi dan Kreatifitas yang dikaitkan dengan digitalisasi, ” tandasnya.
Sementara itu pemeriksaan kesehatan dan cek darah juga dilakukan tepat disamping pintu masuk kegiatan tersebut. Tampak para pegawai yang hadir pada giat itu antusias melakukan pengecekan gula darahnya.(cbud)
