MEDAN (Waspada): Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP ) UISU menggelar kuliah umum terkait pentingnya Evidence-Based Policy (EBP) Dalam Kebijakan Publik Daerah Di Indonesia di Auditorium UISU Jl. SM Raja Medan, Jumat (28/10).
Hadir sebagai narasumber Ida Widianingsih,SIP,MA,Ph.D dari Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD) dan Zakaria Siregar S.Sos, MSP sebagai moderator.
Kegiatan dibuka Rektor UISU diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Dr. Liesna Andriany, MPd dan dihadiri Pengurus Yayasan UISU Tengku Arif S.Sos.MH, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Andang Suhendi, SS. MA, Dekan FISIP UISU Samsul Bahri Pane,S.Sos.MAP serta dosen dan ratusan mahasiswa FISIP UISU.
Dekan FISIP UISU Samsul Bahri Pane,S.Sos.MAP saat memberikan sambutan mengucapkan terimakasih kepada Ida Widianingsih,SIP,MA,Ph.D yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Padjadjaran berkenaan hadir untuk menjadi narasumber pada pelaksanaan kuliah umum.
Tema Evidence-Based Policy dalam kebijakan publik daerah di Indonesia sangat relevan menjadi topic bahasan kekinian.
Serius
Sementara itu, Wakil Rektor UISU I bidang akademik dan dakwah Islamiyah Dr.Liesna Andriany,MPd. mengatakan kepada seluruh mahasiswa FISIP UISU untuk mengikuti kegiatan kuliah umum ini dengan serius.
Pihaknya berharap agar seluruh mahasiswa mengikuti kegiatan kuliah umum dengan serius. “Karena kuliah umum ini merupakan suatu kegiatan dari akademik dan kami dari universitas mengapresiasi kegiatan akademik yang seperti ini, kami juga berharap untuk kedepannya ada lagi seminar-seminar, dan kegiatan akademik penelitian yang berkolaborasi dengan instansi lain yang dilakukan oleh fISIP UISU,”ujarnya.
Pada saat paparan, Ida Widianingsih, SIP, MA., PH.D menjelaskan hampir seluruh belahan dunia kebijakan publik lebih cenderung menjadi produk-produk hasil negosiasi politik ketimbang hasil kajian analisis. Dalam konteks itu, Evidence-Based Policy (kebijakan yang berbasis bukti) atau yang disebut informasi awal atau hasil kajian sangat penting.
Namun prakteknya,pemerintah pusat hingga daerah belum menerapkan Evidence-Based Policy.
Untuk itu, kata Ida yang juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pendampingan masyarakat itu, ada kebutuhan yang sangat penting untuk membangun kapasitas dalam pengembangan kebijakan berbasiskan kepada bukti.
Peran kampus dan kalangan akademik, katanya, sangat dibutuhkan untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam hal menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang berlandaskan kajian akademik dan riset-riset ilmiah agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menawarkan kerjasama dan kolaborasi antara FISIP UISU dan Unpad untuk bersama-sama menggagas pusat studi kebijakan publik dalam rangka menginisiasi kegiatan penelitian dan pendampingan sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah untuk menghasilkan kebijakan public yang berbasis kepada bukti dan informasi akurat. (m19)
Teks foto
Dekan FISIP UISU Samsul Bahri Pane,S.Sos.M.AP, dan , Ida Widianingsih, SIP, MA, Ph.D foto bersama usai menandatangani perjanjian kerjasama di Auditorium UISU. Waspada/Ist
